Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) merupakan langkah penting yang baru terwujud setelah 22 tahun sejak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat memimpin Sidang Perdana DPN di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (7/2/2025).
Menurut Prabowo, pembentukan DPN merupakan amanat yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang tersebut. “Baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun setelah undang-undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah undang-undang,” ungkap Prabowo. Ia juga menekankan bahwa isu pertahanan sangat vital bagi negara, mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Sidang perdana tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota kabinet dan pejabat tinggi negara, yang diantaranya adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN. Di hadapan presiden, Sjafrie menyampaikan laporan terkait DPN dan langkah-langkah yang akan diambil ke depan.
Dalam konteks pembentukan DPN, Prabowo menyatakan bahwa hadirnya dewan ini sejalan dengan tujuan nasional bangsa. “Saudara sekalian, dalam hal ini saya ingin kembali menekankan, sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh ketua harian, vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara,” kata Prabowo.
Selama sidang berlangsung, terlihat nuansa biru yang merupakan ciri khas Prabowo saat mengikuti pemilihan presiden 2024, yang ditampilkan dalam berbagai elemen dekorasi di Ruang Garuda. Warna biru hadir pada karpet, kain penutup jendela, dan taplak meja, menciptakan suasana yang khas dan konsisten dengan citra yang ingin dibawanya.
Dalam sidang tersebut, hadir pula sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Tak hanya itu, sejumlah menteri lainnya seperti Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan juga turut serta.
Penekanan Prabowo mengenai pentingnya DPN tidak lepas dari sejarah panjang perjalanan hukum dan kebijakan pertahanan Indonesia. Meski undang-undang sudah disahkan sejak 2002, pelaksanaannya baru dapat direalisasikan bertahun-tahun kemudian. Seiring dengan tantangan keamanan global yang terus berkembang, keberadaan DPN diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan kemampuan pertahanan Indonesia baik secara internal maupun eksternal.
DPN diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai badan koordinatif, tetapi juga menjadi think tank bagi kebijakan pertahanan nasional. Pembentukan DPN merupakan langkah strategis dalam meningkatkan respon pemerintah terhadap berbagai kemungkinan ancaman serta memastikan perlindungan efektif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan terbentuknya DPN, pemerintah berharap mampu menciptakan sinergi antar lembaga dan meningkatkan kinerja dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan pertahanan negara. Dalam konteks ini, Prabowo dan cabe-cabean kabinetnya diharapkan dapat merumuskan strategi yang komprehensif dan adaptif untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.
