Prabowo Diharapkan Jadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia

JAKARTA – Dalam konteks pemerintahan yang baru dimulai, harapan besar digantungkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia diharapkan tidak hanya memimpin Indonesia menuju status sebagai negara maju, tetapi juga diharapkan dapat berperan sebagai Bapak Pemberantasan Korupsi. Hal ini menjadi salah satu inti dari hasil riset yang dilakukan oleh LSI Denny JA pada Maret 2025.

Riset tersebut menyatakan bahwa untuk menaikkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (CGI) Indonesia, Prabowo harus berhasil menaikkan angka tersebut dari 53,17 menjadi minimal 70,00 dalam jangka waktu lima tahun mendatang, yakni 2025 hingga 2029. Saat ini, posisi Indonesia belum bisa dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23). Dengan perbandingan tersebut, tantangan yang dihadapi Prabowo setidaknya sangat jelas dan kompleks.

Denny JA menyampaikan bahwa penilaian terhadap tata kelola pemerintahan meliputi enam pilar utama yang dimonitor oleh lembaga internasional. Berikut adalah pilar-pilar tersebut:

1. Efektivitas Pemerintahan (25%): Dinilai oleh World Bank melalui Government Effectiveness Index (GEI) yang mencakup 214 negara. Efektivitas ini berkaitan dengan efisiensi birokrasi, regulasi, dan kualitas layanan publik.

2. Pemberantasan Korupsi (20%): Diukur oleh Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) yang mencakup 180 negara, mengukur seberapa bersih pemerintahan dari praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Digitalisasi Pemerintahan (15%): Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) yang mencakup 193 negara. Digitalisasi ini bertujuan mempercepat layanan publik dan menutup celah untuk korupsi.

4. Demokrasi (15%): Dinilai oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) yang mencakup 167 negara, menilai transparansi politik, kebebasan sipil, dan partisipasi rakyat.

5. Pembangunan Manusia (15%): Diukur oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) yang mencakup 191 negara, dengan fokus pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup rakyat.

6. Keberlanjutan Lingkungan (10%): Dinilai oleh Yale University melalui Environmental Performance Index (EPI) yang mencakup 180 negara. Hal ini diharapkan dapat memastikan pembangunan yang tidak merusak lingkungan.

Denny menekankan pentingnya keberadaan GGI yang baik. Jika dalam lima tahun ke depan, Prabowo sukses menaikkan GGI dari 53,17 menjadi 70, maka akan ada perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Masyarakat diperkirakan akan lebih sejahtera, dan sejarah akan mencatat kepemimpinan ini sebagai era reformasi sejati.

Namun, tantangan besar juga terhampar di depan. Sebagai contoh, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia saat ini hanya berada pada angka 34, yang jauh tertinggal dari Singapura (83), Jepang (73), dan Korea Selatan (63). Jika persoalan ini tidak ditangani dengan serius, potensi Indonesia untuk menarik investasi akan menurun, dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat.

Selain itu, efektivitas pemerintah Indonesia yang masih rendah, dengan nilai hanya 0,58, menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang baik di atas kertas tidak diimplementasikan dengan baik. Berbagai aspek seperti regulasi yang rumit dan minimnya akuntabilitas menjadi penghambat yang cukup signifikan.

Lima pilar lainnya juga menunjukkan kondisi serupa di mana Indonesia tertinggal dalam berbagai aspek, mulai dari Indeks Demokrasi hingga Indeks Lingkungan. Ketidakberhasilan dalam mengatasi masalah ini dapat berujung pada krisis multidimensi yang akan menghambat Indonesia dari pencapaian tujuannya sebagai negara maju.

Rakyat Indonesia kini berada pada momentum penting untuk memperbaiki masa depan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih dari korupsi, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Penunjukan Prabowo Subianto sebagai presiden merupakan harapan baru, dengan tuntutan bahwa langkah-langkah nyata harus segera diambil untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai cita-citanya sebagai negara maju dan bebas dari korupsi.