Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya masyarakat Indonesia untuk memiliki rekening perbankan. Langkah ini diambil guna mendorong inklusi keuangan di seluruh pelosok tanah air. Dalam keterangannya di Jakarta, Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini, sekitar 89% masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap layanan perbankan. Namun, belum semua daerah merasakan manfaat tersebut secara merata, terutama di wilayah seperti Maluku Utara dan Halmahera.
“Selain akses, penting juga bagi masyarakat untuk memahami manfaat dari memiliki rekening dan melakukan investasi yang aman. Kami terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat,” ujar Airlangga, dalam suatu pernyataan pada Sabtu, 22 Maret 2025.
Untuk mendukung kebijakan inklusi keuangan ini, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Di samping itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diberikan mandat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait layanan keuangan. DNKI bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang kondusif dan memanfaatkan infrastruktur teknologi keuangan untuk mendukung berbagai sektor, termasuk layanan keuangan pemerintah.
Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan adalah melalui program elektronifikasi bantuan dan subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kelompok rentan lainnya seperti santri, pemuda, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Data menunjukkan bahwa, hingga tahun 2023, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 91% pada tahun 2025 dan 93% pada tahun 2029.
Sejak peluncuran DNKI pada tahun 2016, dampak positif terhadap pertumbuhan kepemilikan akun keuangan formal di Indonesia terlihat signifikan. Hingga 2023, 76,3% dari masyarakat dewasa memiliki akun dan 88,7% di antaranya telah menggunakannya. Namun, literasi keuangan di masyarakat baru mencapai 65,4%, meskipun mengalami peningkatan dari 49,7% di tahun sebelumnya.
bila dilihat dari perspektif geografi, inklusi keuangan di daerah perkotaan mencapai 91,5%, sementara di pedesaan masih tergolong lebih rendah yakni 84,8%. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat inklusi berdasarkan gender atau usia.
Selain itu, pemerintah menerapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menyatukan berbagai basis data, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat bantuan sosial.
DTSEN saat ini mencakup sejumlah penerima manfaat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang melibatkan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan sembako untuk 18,8 juta KPM, dan ribuan peserta program lainnya. “DTSEN mencerminkan kondisi populasi Indonesia per 3 Februari 2025, di mana terdapat sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta jiwa penduduk yang dapat dijangkau,” jelas Airlangga.
Inisiatif untuk mendorong masyarakat memiliki rekening perbankan ini menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemahaman mengenai literasi keuangan diharapkan dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.
