Presiden RI, Prabowo Subianto, memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan langkah deregulasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan menarik investasi, khususnya di sektor industri padat karya.
Dalam arahan yang disampaikan, Prabowo menyatakan bahwa deregulasi harus dilakukan secara besar-besaran untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan mempercepat investasi. Sektor-sektor yang menjadi fokus meliputi tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya. “Dengan deregulasi, kita akan menghilangkan berbagai hambatan yang menyulitkan pengusaha dan investor,” ungkap Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa sektor tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu perhatian utama pemerintah. Sektor ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari USD2 miliar setiap tahunnya. “Pemerintah perlu melakukan harmonisasi terhadap tarif dan memperhatikan seluruh rantai pasokan untuk memperkuat daya saing,” jelas Airlangga.
Untuk merespons tantangan yang dihadapi sektor industri, termasuk dampak dari barang impor yang tidak adil, pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) guna melakukan tindakan anti-dumping. “Kami akan mempercepat proses ini agar industri dalam negeri dapat bersaing lebih baik di pasar global,” tegas Airlangga.
Sektor padat karya juga diharapkan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), yang memungkinkan pemberian kemudahan perizinan dan insentif. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimis bahwa investasi di sektor padat karya akan meningkat. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan paket revitalisasi mesin produksi dengan alokasi dana sebesar Rp20 triliun. Kredit investasi ini akan disubsidi bunga 5 persen untuk sektor-sektor seperti tekstil, sepatu, makanan dan minuman, serta furnitur.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa arahan dari Presiden Prabowo akan segera ditindaklanjuti melalui rapat terbatas dalam waktu dekat. Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan DEN saat ini tengah bekerja sama untuk persiapan deregulasi yang lebih komprehensif. “Kami akan membahas langkah-langkah konkret yang dapat segera diambil untuk mengimplementasikan deregulasi ini,” tutur Luhut.
Deregulasi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengurangan korupsi dan meningkatkan efisiensi di sektor ekonomi. Sebagaimana diungkapkan Luhut, langkah tersebut akan membentuk ekosistem perekonomian yang lebih baik dan lebih menarik bagi investor.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan deregulasi ini juga dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri, termasuk penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang belakangan ini mengalami fluktuasi. Prabowo, saat menanggapi situasi ini, menyatakan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar sektor industri kembali bergeliat.
Pemerintah menargetkan bahwa dengan langkah-langkah strategis yang diambil, termasuk deregulasi yang cepat dan efisien, sektor padat karya dapat menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi nasional. Harapan ini berangkat dari data dan potensi yang ada, serta komitmen pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional.
