Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pelantikan kepala daerah terpilih. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan kepala daerah yang terpilih dapat segera melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.
Dalam pernyataannya setelah bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Tito mengungkapkan arahan Presiden agar pelantikan kepala daerah, terutama bagi yang tidak terlibat sengketa, segera dilakukan. "Arahan Presiden kepada saya, untuk kepala daerah terpilih yang non-sengketa maupun yang di-dismiss tadi dengan putusan sela, ini agar proses pelantikannya dipercepat. Supaya mereka sudah bisa menjabat, ada kepastian, dan setelah itu bekerja untuk rakyat," jelas Tito. Hal ini menjadi sangat penting agar kepala daerah baru dapat segera beradaptasi dan menjalankan program-program yang telah direncanakan.
Tito menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 3 Februari 2025 dengan harapan adanya kepastian kapan rencana pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dapat dilaksanakan. Dalam upaya mempercepat proses ini, Tito berencana menggelar rapat daring yang melibatkan para gubernur, ketua DPRD provinsi, serta sekretaris daerah (sekda) provinsi. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan semua pihak terlibat dalam proses pelantikan.
Penting untuk dicatat bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa akan dilakukan bersamaan dengan mereka yang sudah mengalami putusan dismissal dari MK. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 Januari 2025, jadwal untuk pembacaan putusan dismissal terhadap kepala daerah yang bersengketa direncanakan berlangsung pada 4–5 Februari 2025. Ini lebih cepat dibandingkan jadwal sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, yakni 11–13 Februari 2025.
Mendagri Tito juga menegaskan bahwa pihaknya telah melaporkan langkah-langkah yang telah diambil kepada Presiden Prabowo. "Prinsipnya beliau (Presiden) tidak keberatan kalau seandainya pelantikan kepala daerah non-sengketa dilakukan bersamaan dengan kepala daerah terpilih yang perkara sengketanya gugur," ucap Tito. Keterbatasan waktu pembuatan keputusan ini menjadi alasan utama untuk menggabungkan jadwal pelantikan.
Beberapa alasan mendasar untuk mempercepat pelantikan kepala daerah ini antara lain:
- Kepastian Hukum: Pelantikan yang cepat memberikan kepastian hukum bagi kepala daerah terpilih sehingga mereka dapat langsung menjalankan tugasnya.
- Efisiensi Waktu: Menghindari jeda waktu yang panjang antara pemilihan dan pelantikan, sehingga masyarakat dapat segera merasakan kinerja kepala daerah baru.
- Peningkatan Pelayanan: Dengan pelantikan yang cepat, kepala daerah dapat segera melanjutkan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
- Koordinasi yang Lebih Baik: Rapat daring akan mempermudah kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk DPRD dan kepala daerah, untuk mencapai kesepakatan tentang pelantikan.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pelantikan kepala daerah terpilih tidak hanya berjalan lancar tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kesigapan pemerintah dalam merespon situasi ini mencerminkan komitmen untuk memastikan transisi kepemimpinan daerah berlangsung efisien dan efektif. Proses pelantikan kepala daerah diharapkan dapat menjadi momentum baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
