Presiden Prabowo Subianto mengekspresikan kemarahan yang mendalam setelah mengetahui bahwa terdapat produsen yang menyunat isi Minyakita, sehingga tidak sesuai dengan takaran yang ditetapkan. Situasi ini memicu perintah dari Presiden untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut secara hukum, demi melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam sebuah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (12/3/2025), Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menjelaskan mengenai pernyataan tegas dari Presiden Prabowo. “Ya gimana, masa tidak marah ya kan, orang rakyat banyak dicurangi. Yang marah itu tidak hanya presiden, kita juga semua marah,” ujarnya kepada wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan tuntutan Prabowo tidak hanya berfokus pada tindakan administratif, tapi juga mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.
Menurut Sudaryono, tindakan mengurangi kualitas dan volume produk tersebut merupakan kejahatan yang sangat tidak dapat diterima. Ia mengingatkan bahwa agama pun mengajarkan hukuman bagi mereka yang curang dalam timbangan dan ukuran produk. Komitmen Presiden Prabowo adalah agar rakyat dapat menerima produk berkualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan.
Ketika membahas mengenai Minyakita, Sudaryono menegaskan bahwa jika produk dipasarkan dalam kemasan 1 liter, maka konsumen harus menerima takaran yang sepenuhnya sesuai. Ia melanjutkan, “Pesan presiden adalah tidak boleh ada lagi siapa pun yang menari-nari di atas kepentingan dan penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat banyak yang dikorbankan,” ujar Sudaryono.
Dalam upaya menindak tegas produsen-produsen nakal tersebut, Sudaryono menyebutkan bahwa pihak Kementerian Pertanian telah melaporkan sejumlah kasus kepada kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. “Tidak ada orang kebal hukum di Indonesia,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan efek jera bagi pelanggar yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, Bareskrim Polri telah menerima sembilan laporan terkait dengan pelanggaran produksi Minyakita. Dari sembilan laporan tersebut, baru ada satu tersangka yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian berupaya untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan keadilan bagi masyarakat.
Pengawasan yang ketat terhadap produsen Minyakita diperlukan untuk menjaga kualitas produk yang beredar di pasar. Untuk itu, Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap isi kemasan yang dipasarkan. Dalam kasus-kasus tertentu, produsen yang ketahuan melakukan kecurangan harus siap berhadapan dengan hukum.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini termasuk, namun tidak terbatas pada:
1. Melakukan penindakan hukum terhadap produsen yang terbukti melakukan kecurangan.
2. Meningkatkan pengawasan dan inspeksi terhadap produk yang beredar di pasaran.
3. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen supaya lebih waspada terhadap kualitas produk yang mereka beli.
4. Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memastikan tindakan hukum yang cepat dan efisien.
Kementerian Pertanian juga menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait distribusi dan produksi minyak goreng, terutama Minyakita, untuk memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga dan memenuhi harapan masyarakat. Situasi ini menjadi sinyal bagi seluruh produsen untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan publik.
Dengan penegasan dari Presiden Prabowo dan upaya pemerintah, diharapkan masyarakat dapat kembali memiliki kepercayaan terhadap produk yang mereka konsumsi, serta mendapatkan perlindungan yang tepat sebagai konsumen.
