Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan langkah baru yang akan diambil pemerintah untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025, Prabowo menegaskan bahwa semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah (bank pelat merah) diwajibkan untuk menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka di bank-bank di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan cadangan devisa negara dan mendukung perekonomian yang lebih stabil.
Kebijakan tersebut dianggap sebagai terobosan penting yang menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah dalam menjaga kesehatan ekonomi Indonesia. Prabowo menjelaskan, “Saya kira kita dalam waktu dekat akan mewajibkan perusahaan-perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia.” Dengan kata lain, setiap kinerja baik yang dihasilkan oleh perusahaan melalui dukungan dana publik perlu kembali mendukung perekonomian nasional.
Prabowo menegaskan bahwa langkah ini adalah sesuatu yang logis dan seharusnya menjadi standar bagi semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Beliau menyampaikan, “Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia. Setelah mereka berusaha, mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia.” Melalui kebijakan ini, diharapkan akan terjadi penguatan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional yang berdampak positif bagi perekonomian.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait kebijakan ini:
Penerapan Kebijakan: Prabowo mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan segera diterapkan dalam waktu sekitar satu bulan. Waktu implementasi menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Manfaat bagi Ekonomi: Dengan memaksa perusahaan-perusahaan untuk menyimpan DHE di bank domestik, diharapkan akan terjadi kenaikan dalam cadangan devisa negara, yang sangat penting dalam menjaga nilai tukar dan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Mendukung Pembiayaan Bank: Semua kredit yang diberikan oleh bank pemerintah diharapkan berkontribusi lebih langsung kepada perekonomian dengan cara memastikan bahwa hasil dari anggaran masyarakat tersebut dikelola kembali di dalam negeri.
- Pengawasan dan Penegakan: Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan.
Prabowo juga menggarisbawahi perlunya kebijakan seperti ini sebagai langkah strategis dalam menjaga sustainabilitas ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Diharapkan dengan diberlakukannya kebijakan ini, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia akan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang ada, terutama yang berasal dari dukungan publik.
Kebijakan ini tentunya akan menjadi sorotan tak hanya bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi pelaku bisnis kecil dan menengah yang juga bergantung kepada stabilitas ekonomi nasional. Jika berhasil, kebijakan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penting bagi semua pihak untuk memahami dampak kebijakan ini, baik bagi perusahaan yang beroperasi maupun bagi masyarakat luas sebagai pemilik dana rakyat.
