Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai adanya “raja kecil” di birokrasi yang menolak kebijakan efisiensi anggaran. Dalam sebuah pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025), Bahlil menegaskan bahwa visi dan program Prabowo perlu dilaksanakan secara serius dan sesuai arahan presiden.
“Saya pikir Pak Prabowo punya visi dan program, dan untuk menjalankan visi program tersebut, harus betul-betul patuh terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan,” ungkap Bahlil. Dia mengingatkan bahwa tidak seharusnya ada hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan Prabowo, terutama dari para menteri. “Jangan ada yang menghambat, apalagi menteri-menterinya karena mereka adalah pembantu presiden. Pembantu saja tidak boleh berbeda dengan presiden, apalagi pihak lain,” tegasnya.
Pernyataan Prabowo sebelumnya diungkapkan dalam pidatonya di pembukaan Kongres Muslimat NU yang berlangsung di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (10/2/2025). Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa perlawanan yang dihadapinya sebagian besar berasal dari birokrasi yang merasa berkuasa, atau sering disebut “raja kecil”. Dia mengidentifikasi adanya birokrat yang merasa kebal hukum dan berani melawan kebijakan presiden.
“Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil,” jelas Prabowo. Pernyataan ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menegakkan kebijakan efisiensi anggaran yang bertujuan untuk memberikan manfaat lebih besar kepada rakyat.
Prabowo menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran diambil untuk memberikan dana yang lebih banyak bagi kebutuhan rakyat, terutama dalam program makanan bergizi gratis untuk anak-anak. “Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” ucapnya. Langkah penghematan ini juga dilakukan untuk mencegah pengeluaran yang tidak perlu dan mengurangi potensi korupsi yang selama ini ada di dalam anggaran.
Lebih lanjut, Prabowo juga menjelaskan bahwa ia ingin menghentikan pengeluaran-pengeluaran yang dinilai mubazir dan tidak bermanfaat. “Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” imbuhnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan tidak hanya berdampak positif dalam mengurangi pemborosan, tetapi juga dapat meningkatkan alokasi dana untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan mengatasi perlawanan dari birokrasi, Prabowo berharap dapat melaksanakan visi dan program pemerintah secara optimal.
Namun, tantangan tetap ada. Pihak-pihak yang merasa terancam oleh perubahan kebijakan cenderung menganggap langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai bentuk serangan terhadap posisi mereka. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah jika tidak ditangani dengan baik.
Dalam konteks ini, sosialisasi yang intensif mengenai tujuan efisiensi anggaran serta manfaatnya bagi masyarakat perlu dilakukan untuk meredakan ketidakpuasan yang mungkin muncul di kalangan birokrasi. Dengan komunikasi yang baik, semoga pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan ini bisa lebih luas di kalangan pemerintah daerah dan birokrasi.
Ke depan, perhatian pemerintah untuk tetap memantau implementasi kebijakan efisiensi anggaran diharap dapat membuahkan hasil yang optimal, sehingga program-program sosial yang bermanfaat bisa terwujud dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.
