Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetap menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2025, meskipun latar belakang kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kedua tunjangan tersebut telah dialokasikan. Saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur dalam hal ini sedang disusun dan diprediksi akan terbit dalam waktu dekat.
Dalam pernyataannya, Rini Widyantini menjelaskan bahwa alokasi dana untuk gaji ke-13 dan THR menunjukkan bahwa meski terdapat upaya efisiensi, pemerintah tidak mengabaikan hak para PNS. Hal ini menenangkan kekhawatiran yang muncul di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterbitkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Seperti yang diinformasikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, alokasi dana untuk gaji ke-13 dan THR sebenarnya sudah dianggarkan dalam rencana belanja negara. Ia meminta agar PNS bersabar menunggu rincian lebih lanjut mengenai besaran dan jadwal pencairan. Hal ini menjadi penting mengingat para ASN sangat berharap agar pencairan dapat dilakukan tepat waktu.
Menjadi perhatian banyak pihak, kebijakan efisiensi anggaran ini menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang difokuskan pada pengurangan belanja seremonial dan perjalanan dinas. Beberapa kementerian dan lembaga dilaporkan mengalami kesulitan dalam pembiayaan operasional termasuk pembayaran gaji pegawai. Namun, konfirmasi dari Menpan RB dan Menteri Keuangan memberikan harapan bahwa gaji ke-13 dan THR tetap akan diberikan meskipun harus menunggu regulasi resmi.
Proses penyusunan PP yang menjadi landasan hukum pencairan gaji ke-13 dan THR masih berlangsung. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai rincian anggaran, progres pencairan, ataupun jadwal penerbitan regulasi tersebut. Untuk memperkirakan kapan PP ini akan diterbitkan, para pemerhati kebijakan merujuk pada kebiasaan di tahun sebelumnya, di mana aturan terkait gaji ke-13 dan THR umumnya diumumkan menjelang bulan Ramadan.
Berikut adalah beberapa informasi penting terkait gaji ke-13 dan THR PNS 2025:
1. Alokasi Anggaran: , anggaran untuk gaji ke-13 dan THR telah disiapkan oleh pemerintah.
2. Proses Penyusunan: Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut masih dalam tahap finalisasi.
3. Keterlambatan Pencairan: Tidak ada kepastian mengenai rincian dan waktu pencairan saat ini, namun harapannya adalah sebelum bulan puasa 2025.
4. Kebijakan Efisiensi: Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan kebijakan pengurangan anggaran yang berdampak pada banyak kementerian.
5. Harapan ASN: Para ASN diimbau untuk bersabar menunggu informasi resmi mengenai besaran dan jadwal pencairan.
Hingga saat ini, pihak pemerintah masih fokus pada penyelesaian regulasi yang diperlukan agar pencairan gaji ke-13 dan THR dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, diharapkan informasi resmi terkait tunjangan ini keluar sebelum bulan Ramadan agar para PNS dapat mempersiapkan diri dengan baik. Sebelumnya, terdapat ketidakpastian yang cukup besar di kalangan ASN mengenai hak-hak mereka dalam menerima tunjangan yang penting ini, namun dengan penegasan dari pemerintah, situasi tersebut mulai menunjukkan kejelasan. Terus berkembangnya situasi ini akan menjadi salah satu topik hangat yang dinantikan menjelang awal tahun 2025.
