Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. membantah keterlibatannya dalam proses pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte, yang saat ini tengah diliputi kontroversi. Dalam konferensi pers di Istana Malacanang, Marcos menegaskan bahwa pemerintahnya tidak memiliki wewenang untuk terlibat dalam proses pemakzulan, yang menjadi hak prerogatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat Filipina.
Marcos menyatakan, "Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemakzulan." Pernyataan ini menunjukkan kejelasan posisi dari pihak executive mengenai situasi yang sedang terjadi. Ia juga menekankan bahwa ketika usulan pemakzulan diajukan, DPR dan Senat tidak memiliki pilihan lain selain menangani dan merespons keluhan yang disampaikan. “Mereka harus mengakui keluhan yang telah diajukan dan melakukan perundingan, dan itulah yang sedang berlangsung saat ini,” tambah Marcos.
Lebih lanjut, dukungan DPR terhadap pemakzulan Sara Duterte semakin kuat ketika 215 anggota DPR memberikan suara mendukung langkah tersebut. Hal ini menjadikan isu pemakzulan menjadi hal serius yang harus ditangani oleh Senat. Meski begitu, posisi Senat saat ini belum menunjukan kemajuan dalam merespons pemakzulan ini, yang menambah ketidakpastian mengenai nasib politik dari Wakil Presiden.
Wakil Presiden Sara Duterte dihadapkan kepada tujuh pasal pemakzulan, yang mengindikasikan sejumlah tuduhan serius. Tuduhan tersebut termasuk konspirasi untuk membunuh presiden dan pasangannya, penyalahgunaan dana rahasia, serta keterlibatan dalam korupsi selama masa jabatannya sebagai menteri pendidikan. Selain itu, tuduhan juga mencakup kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, keterlibatan dalam pembunuhan di luar hukum di Kota Davao, dan upaya untuk destabilisasi serta gangguan ketertiban umum.
Sehubungan dengan situasi ini, Marcos juga menyatakan kesediaannya untuk mengadakan sidang khusus Kongres jika Senat merasa perlu. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa proses yang berlangsung dapat terlaksana dengan transparansi.
Beberapa poin penting terkait isu pemakzulan ini meliputi:
- Ketidakpastian Legislasi: Meskipun DPR telah memberikan suara dukungan, Senat belum menunjukkan langkah konkret dalam memproses usulan pemakzulan.
- Sikap Marcos: Presiden Marcos menekankan bahwa tugas pemakzulan sepenuhnya berada di tangan legislator, menegaskan jaraknya dari proses judicial ini.
- Tuduhan Serius terhadapa Wapres: Sara Duterte menghadapi berbagai tuduhan kriminal yang berat, yang jika terbukti akan membawa dampak signifikan bagi karir politiknya.
- Ketersediaan untuk Kolaborasi: Marcos membuka kemungkinan untuk terlibat jika ada permintaan dari Senat, menunjukkan sikap kooperatif meskipun menolak untuk terlibat secara langsung dalam proses pemakzulan.
Melihat situasi ini, pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte bisa menjadi momentum perubahan politik di Filipina. Publik menanti respons Senat terhadap langkah yang telah diambil oleh DPR. Kasus ini juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan potensi kemungkinan pergeseran kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif di negara tersebut. Dengan perkembangan ini, Filipina diperhadapkan pada pilihan-pilihan berat yang dapat memengaruhi masa depan politik mereka.
