Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran ini dialokasikan untuk periode lima tahun ke depan, bertujuan untuk menyelesaikan berbagai fasilitas pendukung serta menciptakan ekosistem yang mendukung operasional lembaga legislatif dan yudikatif.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan. "Bahwa sudah di approve (disetujui) anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," jelasnya dalam pernyataan resmi.
Pembangunan IKN akan gencar dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2022 di era pemerintahan sebelumnya, yaitu di bawah Presiden Joko Widodo. Sementara itu, tahap kedua direncanakan berlangsung pada tahun 2025 hingga 2029, di mana Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.
Sejumlah infrastruktur penting di IKN telah selesai dibangun, termasuk beberapa bangunan ikonik seperti Istana Garuda, Istana Presiden, dan Gedung Kementerian Koordinator yang telah rampung 100 persen pada tahap pertama. Dalam hal pendanaan, AHY menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga melibatkan kontribusi dari sektor swasta.
"Kita juga mengharapkan pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik," tambahnya, menandakan harapan besar terhadap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam proyek ini.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-9 di IKN dijadwalkan akan dilakukan pada Februari 2025. "Tergantung Pak Presiden. Karena kebersamaan Pak Menteri PU mengajukan untuk peresmian, saya mengajukan untuk groundbreaking,” ujarnya.
Dalam groundbreaking ke-9 nanti, Basuki menjelaskan bahwa fokus pembangunan akan diarahkan pada sektor hotel, hunian, ritel, dan perkantoran, dengan total potensi investasi mencapai Rp6,49 triliun. Sumber dana untuk proyek ini berasal dari investasi swasta, kerja sama pemerintah, badan usaha (KPBU), dan APBN. "Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking," tambahnya.
Melihat perkembangan ini, beberapa hal penting mengenai penugasan dan anggaran pembangunan IKN adalah sebagai berikut:
- Total Anggaran: Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan, termasuk berbagai fasilitas pendukung.
- Penanggung Jawab: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
- Tahapan Pembangunan: Tahap pertama telah selesai, dengan tahap kedua direncanakan dari 2025 hingga 2029.
- Sumber Pendanaan: Anggaran berasal dari APBN dan kontribusi swasta.
- Groundbreaking ke-9: Dijadwalkan pada Februari 2025, dengan fokus pada pembangunan hotel, hunian, ritel, dan perkantoran.
Proyek ini tidak hanya menjadi salah satu langkah strategis dalam pembangunan Ibu Kota baru, tetapi juga merupakan bagian dari upaya serius pemerintah untuk mendorong investasi dan mengembangkan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Kesuksesan proyek ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan swasta, serta dukungan masyarakat dalam menjalankan visi pembangunan IKN yang berkelanjutan.
