Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam upaya menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Keputusan ini ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dikeluarkan pada 23 Januari 2025.
Dalam instruksi tersebut, Prabowo menekankan pentingnya pemangkasan anggaran belanja di berbagai sektor. "Penghematan anggaran ini dirancang untuk membatasi pengeluaran yang tidak produktif dan meningkatkan efisiensi," ungkapnya. Diktum keempat dalam instruksi tersebut mengharuskan gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera membatasi anggaran pada sektor-sektor tertentu, termasuk kegiatan seremonial, kajian, serta studi banding.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam instruksi ini meliputi:
Pembatasan Anggaran Kegiatan Non-Esensial: Pemangkasan anggaran difokuskan pada kegiatan yang dianggap tidak memiliki output terukur, seperti pencetakan, publikasi, seminar, dan forum-group discussion (FGD).
Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas: Kepala daerah diperintahkan untuk memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan biaya yang tidak perlu.
Efisiensi Honorarium: Khususnya dalam pengeluaran honorarium, instruksi ini mendorong pengurangan jumlah tim yang terlibat guna menekan biaya.
- Selektivitas dalam Penyaluran Dana Hibah: Para kepala daerah diharapkan lebih selektif dalam memberikan dana hibah langsung untuk proyek-proyek yang memiliki dampak nyata dan measurable bagi masyarakat.
Prabowo juga menekankan perlunya penyesuaian belanja APBD 2025, di mana anggaran tersebut terutama bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). "Instruksi ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran di tingkat daerah," ujarnya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini bertujuan untuk merespons tantangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah di masa mendatang. "Kami ingin memastikan bahwa belanja negara dapat meningkat efisiensinya di semua bidang," tegas Deni.
Dalam konteks lebih luas, pemangkasan ini akan memberikan dampak signifikan. Total nilai pemangkasan anggaran yang ditetapkan mencapai 306,69 triliun rupiah, yang diharapkan dapat mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut termasuk subsidi dan perlindungan sosial, yang diharapkan lebih tepat sasaran dan adil.
Namun, meskipun langkah ini mendapat penilaian positif sebagai upaya penghematan dan efisiensi anggaran, masih ada pertanyaan terkait risiko yang mengancam jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat. Deni mengisyaratkan bahwa keadaan ekonomi yang tidak menentu dapat memicu perlunya penanganan serius terhadap pengeluaran non-prioritas yang ada.
Di tengah tujuan penghematan yang dicanangkan, muncul harapan bahwa efisiensi ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi finansial pemerintah, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Semua pihak diharapkan bisa bekerja sama untuk menciptakan anggaran yang berkelanjutan dan efisien, demi masa depan yang lebih baik.
