Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 7 Februari 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah, khususnya dalam bidang pertahanan nasional. Deputy Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengonfirmasi bahwa sidang dimulai pukul 14.00 WIB.
Dalam sidang tersebut, Dewan Pertahanan Nasional diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategis bagi keamanan dan pertahanan negara. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melantik Sjafrie Sjamsoeddin sebagai ketua harian dan Donny Ermawan Taufanto sebagai sekretaris DPN pada 16 Desember 2024, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2024.
Dewan Pertahanan Nasional memiliki tanggung jawab kritis dalam menetapkan kebijakan pertahanan di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, DPN berperan sebagai penasihat presiden dalam mengatur kebijakan umum pertahanan, serta pengelolaan komponen pertahanan negara. Beberapa tugas utama DPN mencakup:
1. Menelaah dan menyusun kebijakan pertahanan yang terpadu.
2. Menilai kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara, termasuk proses mobilisasi dan demobilisasi.
3. Menganalisis risiko dari kebijakan pertahanan sebelum diterapkan.
Setelah memimpin sidang DPN, Presiden Prabowo juga akan memberikan pengarahan kepada para komandan satuan TNI pada pukul 15.30 WIB. Yusuf menekankan bahwa pengarahan ini penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan DPN dan kesiapan militer dalam menghadapi tantangan pertahanan negara.
Pelantikan pejabat DPN dan sidang perdana ini menandakan awal baru bagi pengembangan strategi pertahanan nasional. Dalam konteks internasional yang terus berubah, keberadaan Dewan Pertahanan Nasional diharapkan dapat memberikan fokus yang lebih baik terhadap pertahanan negara.
Sebelum pelaksanaan sidang, sejumlah isu terkait reshuffle kabinet dan keberlanjutan program-program pemerintah juga mulai mengemuka. PKB, melalui keterangannya, menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai reshuffle kepada Presiden Prabowo, mencerminkan dinamika politik yang berkembang. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendukung stabilitas pemerintahan, khususnya dalam hal pertahanan.
Menghadapi tantangan yang kompleks dalam dunia globalisasi, Dewan Pertahanan Nasional diharapkan dapat berperan aktif dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap potensi ancaman dan mengevaluasi strategi yang telah diterapkan sebelumnya. Melalui berbagai agenda yang direncanakan, sidang perdana ini menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang komprehensif dan terintegrasi.
Kepemimpinan Presiden Prabowo dalam sidang ini tidak hanya mencerminkan komitmennya terhadap keamanan negara, tetapi juga menetapkan arah baru bagi pertahanan nasional. Dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, DPN memiliki peran strategis yang krusial dalam mengantisipasi dinamika pertahanan yang bisa muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Sidang perdana ini menunjukkan bahwa DPN siap menjalankan fungsinya sebagai penentu kebijakan pertahanan yang transparan dan akuntabel untuk kepentingan bangsa.
