Jakarta, Podme.id – Dalam menghadapi tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan over dimension over loading (ODOL), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan langsung. Desakan ini muncul menyusul mundurnya target penerapan kebijakan zero ODOL, yang menjadi perhatian banyak pihak terkait keselamatan transportasi di Indonesia.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menyoroti pernyataan beberapa menteri yang menganggap bahwa penghapusan ODOL berpotensi memicu inflasi. “Zero ODOL ini terus diundur, kemudian ada pernyataan ODOL tidak bisa dihilangkan karena menyebabkan inflasi. Kalau menteri-menteri belum bisa akur, Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan,” ucapnya kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (23/1/2025). Pernyataan tersebut menegaskan perlunya keterlibatan langsung pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.
Kerugian akibat kendaraan ODOL tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap ekonomi dan infrastruktur. Menurut Damantoro, kondisi saat ini menjadi perhatian serius mengingat angka kecelakaan yang terus meningkat. “Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8%? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban jiwa yang kita tanggung?” tegasnya.
Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan oleh MTI terkait masalah ODOL:
Pentingnya Intervensi Presiden: Tindakan langsung diperlukan dari Presiden untuk memastikan bahwa kebijakan zero ODOL dapat diterapkan dengan efektif.
Koordinasi Antarkementerian: Semua kementerian terkait perlu duduk bersama menyusun road map yang jelas untuk menangani masalah ODOL, terutama Kementerian Koordinator Infrastruktur.
Pentingnya Keselamatan: Insiden lalu lintas yang melibatkan kendaraan ODOL memberikan dampak buruk bagi keselamatan masyarakat dan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Pencegahan Sebelum Terlambat: Martabat keselamatan tidak boleh menunggu insiden viral untuk ditangani. Segera lakukan langkah konkret untuk menyelamatkan nyawa.
- Fokus Pada Infrastruktur: Infrastruktur dan keselamatan transportasi harus diutamakan sehingga kerugian dapat diminimalisir.
Damantoro menekankan bahwa keseriusan dalam menangani permasalahan ini sangat penting, mengingat data kecelakaan lalu lintas menunjukkan tren memburuk. “Kita tidak boleh menunggu kematian akibat ODOL ini viral baru diselesaikan. Mumpung ada perubahan kepemimpinan di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, mari bersama-sama menyusun roadmap yang jelas untuk mengatasi masalah ODOL,” lanjutnya.
Keberadaan kendaraan ODOL bukan hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga mengancam keselamatan pengendara lain. Banyak dari insiden yang terjadi melibatkan truk dengan muatan berlebihan, merusak jalan, dan menyebabkan kecelakaan fatal. Pihak MTI meminta agar pemerintah tidak menunda-nunda dalam mengambil tindakan yang diperlukan.
Kementerian Perhubungan juga diharapkan untuk lebih tegas dalam menindak kendaraan ODOL. Jika tidak ada solusi konkret yang diambil, maka risiko kecelakaan dan dampak negatif terhadap masyarakat tidak akan berkurang. “Ini saatnya kita serius. Infrastruktur dan keselamatan transportasi harus menjadi prioritas. Semua kementerian terkait perlu duduk bersama untuk menyusun roadmap yang jelas demi menyelesaikan masalah ODOL,” pungkas Damantoro.
Tindakan tegas dan koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan kebijakan ini. Ketidakpastian dalam penegakan hukum kendaraan ODOL bisa berujung pada semakin tingginya angka kecelakaan di jalan raya, yang harus dihindari demi melindungi keselamatan seluruh masyarakat.
