Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik pembelian gabah oleh penggilingan padi di seluruh Indonesia. Dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Presiden menginstruksikan Polri dan TNI agar membantu kepala Dinas Pertanian dalam mengawasi pengusaha penggilingan padi, yang diwajibkan membeli gabah dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Dalam rapat yang digelar mendadak di Kantor Kementerian Pertanian, Presiden menegaskan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan pejabat lainnya yang terlibat dalam program swasembada pangan.
Presiden mendapat laporan dari Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Pepardi) Sutarto Alimoeso. Laporan tersebut mengungkapkan adanya disparitas harga, di mana beberapa penggilingan padi membeli gabah di atas Rp6.500, sementara yang lain membeli di bawah harga tersebut. Sutarto menjelaskan bahwa hal ini mungkin terkait dengan kualitas gabah, termasuk kadar air dan rendaman.
Pesan tegas Presiden Prabowo kepada para pengusaha penggilingan padi adalah pentingnya tidak mengorbankan petani. “Jangan selalu korbankan petani, selalu dengan alasan kadar air, rendaman, kualitas lah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan,” ungkapnya.
Presiden menegaskan bahwa jika ada penggilingan padi yang tidak mematuhi kebijakan harga tersebut, mereka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mencatat bahwa banyak penggilingan padi sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pengawasan tetap perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan di seluruh wilayah.
Dalam konteks ini, Prabowo menekankan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang menjadi bagian penting dalam mendukung swasembada pangan Indonesia. “Urusan kesejahteraan petani merupakan tanggung jawab semua pihak,” imbuhnya.
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut:
1. Pengawasan ketat terhadap penggilingan padi harus dilakukan untuk memastikan harga gabah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
2. HPP yang ditetapkan adalah Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen.
3. Praktik pembelian gabah yang tidak sesuai harus ditindak agar tidak merugikan petani.
4. Pemantauan kualitas gabah, seperti kadar air, harus dilakukan dengan proporsional untuk tidak mengabaikan hak petani.
5. Pemerintah akan mencari solusi bersama dengan para pengusaha untuk memastikan keuntungan tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.
Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan dan memastikan bahwa dengan harga Rp6.500, pengusaha masih bisa mendapatkan keuntungan. “Kami sudah hitung. Dengan Rp6.500 sudah bisa juga untung,” jelasnya.
Prabowo secara tegas meminta semua pihak untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan petani, agar dalam setiap kebijakan yang diambil tidak mengabaikan dampaknya terhadap kehidupan petani. Ia menutup pertemuan dengan menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah dapat membuka dan mengoperasikan penggilingan padi secara efektif untuk mendukung para petani di seluruh Indonesia.
Dengan dorongan dan pengawasan yang ketat ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat terjaga dan harga gabah dapat stabil sesuai dengan yang diharapkan, menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
