
Seorang menteri di Inggris, Anneliese Dodds, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pembangunan Internasional. Keputusan tersebut diambil pada Jumat (28/2/2025) sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Perdana Menteri Keir Starmer. Pemangkasan ini dilakukan untuk meningkatkan anggaran pertahanan, mengurangi dukungan keuangan untuk program bantuan internasional. Dalam pengumumannya, Perdana Menteri Starmer mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan internasional akan dipotong dari 0,5% menjadi 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mulai tahun 2027.
Keputusan ini tidak hanya mengejutkan Dodds, tetapi juga menimbulkan perdebatan yang luas di kalangan aktivis kemanusiaan dan anggota parlemen di Inggris. Starmer, dalam mempertahankan kebijakannya, mengatakan bahwa perlindungan keamanan nasional adalah prioritas utama pemerintah saat ini. "Keputusan untuk memangkas bantuan pembangunan resmi (ODA) bukanlah pilihan yang mudah dan saya tidak menganggapnya enteng," ujar Starmer. Meskipun menyadari dampak keputusan ini, ia berkomitmen untuk memulihkan anggaran pembangunan internasional di masa mendatang.
Dodds mengungkapkan keprihatinannya bahwa pemotongan anggaran tersebut akan memiliki dampak signifikan terhadap peran Inggris dalam program kemanusiaan global. Menurutnya, Inggris berisiko menarik diri dari program bantuan di berbagai wilayah, termasuk Afrika, Karibia, dan Balkan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Rusia terus memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Dodds juga menyampaikan keprihatinan terhadap risiko melemahnya pengaruh Inggris di berbagai organisasi multilateral, seperti G-7 dan G-20.
Ada beberapa aspek kunci dari situasi ini yang perlu dicermati:
Pengunduran Diri Menteri: Anneliese Dodds mengambil langkah berani dengan mengundurkan diri, menandakan ketidakpuasan mendalam terhadap arah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini.
Pemangkasan Anggaran: Kebijakan untuk memangkas kontribusi Inggris terhadap bantuan luar negeri mengundang kritikan, terutama dari kalangan yang berpegang pada prinsip diplomasi berbasis bantuan.
Reaksi Perdana Menteri: Starmer mengapresiasi dedikasi Dodds, mengekspresikan harapan akan kesempatan untuk kembali ke kabinet di masa depan, namun tetap bersikukuh bahwa langkah pemangkasan anggaran adalah demi kepentingan keamanan nasional.
Implikasi Global: Langkah ini dapat menempatkan Inggris dalam posisi terpinggirkan di panggung internasional, dengan dampak pada hubungan dengan negara-negara lain dan citra Inggris sebagai pendukung kemanusiaan global.
- Dampak terhadap Kebijakan Luar Negeri: Pemotongan anggaran tersebut dapat mengakibatkan penurunan kehadiran Inggris dalam program-program global, rona terhadap bagaimana negara menanggapi tantangan internasional dan isu-isu kemanusiaan.
Dodds menunggu hingga pertemuan Perdana Menteri Starmer dengan Presiden AS Donald Trump selesai sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, dengan harapan untuk menjaga stabilitas kabinet dalam situasi yang sulit. Langkah ini menunjukkan perhatian Dodds terhadap dinamika politik dalam pemerintahan, meski pada akhirnya ia memilih untuk mengikuti prinsip dan keyakinan pribadinya.
Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan banyak kalangan, termasuk aktivis kemanusiaan, yang khawatir dampak dari pemangkasan anggaran ini akan mengikis komitmen Inggris terhadap bantuan luar negeri. Dukungan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan anggaran bantuan luar negeri semakin meningkat di sejumlah kalangan, seiring dengan meningkatnya tantangan kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Dalam konteks ini, keputusan yang diambil oleh pemerintah Inggris akan terus menjadi sorotan, baik dari masyarakat domestik maupun komunitas internasional. Keberlanjutan peran Inggris dalam bantuan global dan dampaknya terhadap geopolitik akan terus menjadi perhatian utama bagi pengamat dan pemangku kepentingan di seluruh dunia.