Proyek Sabuk dan Jalan China Memicu Kerusuhan & Penolakan di RI

JAKARTA – Proyek infrastruktur ambisius Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang diusung oleh China kini memicu kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia. Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan global ini mengalami penolakan keras dari para pekerja lokal yang merasakan langsung dampak dari pelaksanaannya. Aksi protes dan pemogokan yang terjadi di kawasan industri menunjukkan keresahan yang mendalam di kalangan buruh terhadap hak-hak mereka yang seringkali terabaikan.

Di kawasan industri Morowali, tepatnya di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau Qingshan Park, para pekerja melancarkan pemogokan massal. Insiden pada 2 Maret lalu menciptakan kekacauan di mana bus-bus umum dibakar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan manajemen yang dianggap represif. Suasana tegang menggambarkan frustrasi para pekerja yang merasa tidak mendapatkan perlakuan adil. Dalam kerusuhan tersebut, asap tebal menyelimuti kawasan, sementara para pekerja membalas tindakan manajemen dengan pelemparan benda-benda.

Kawasan Qingshan Park merupakan bagian penting dari BRI, dengan mayoritas investasi dimiliki oleh kelompok-kelompok asal China seperti Dingxin Group melalui Tsingshan dan Bintang Delapan Group. Fokus utama kawasan ini adalah pada penambangan nikel, peleburan, dan pengiriman, yang merupakan komponen krusial untuk produksi baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat di seluruh dunia. Namun, proyek ini menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan hak-hak pekerja yang menjadi sorotan utama.

Keluhan yang muncul dari para pekerja sangat beragam, tetapi sebagian besar berkisar pada kondisi kerja yang tidak manusiawi. Banyak pekerja, terutama dari perusahaan outsourcing China, harus bekerja tanpa hari libur selama enam bulan berturut-turut. Tak hanya itu, demonstrasi besar juga menuntut perbaikan kondisi kerja dan perlindungan hak-hak buruh yang masih dinilai kurang diperhatikan oleh manajemen proyek.

Di luar Indonesia, dampak negatif dari BRI mulai terlihat secara global. Sebuah laporan menyebutkan, proyek ini juga berpotensi menimbulkan jebakan utang bagi negara-negara yang terlibat. Dengan meminjam besar untuk membiayai proyek-proyek ambisius yang seringkali tidak memberikan imbal hasil yang setimpal, negara-negara peserta terpaksa berjuang untuk memenuhi kewajiban utang.

Berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi oleh proyek BRI di Indonesia dan negara-negara lainnya:

1. Hak-Hak Pekerja: Pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, seperti jam kerja yang berlebihan, tidak ada hari libur, dan kondisi kerja yang buruk.
2. Keselamatan Kerja: Jaringan Advokasi Hak Pertambangan Indonesia mencatat setidaknya 22 pekerja, baik dari pihak China maupun Indonesia, yang kehilangan nyawa akibat kecelakaan di lokasi proyek.
3. Dampak Lingkungan: Proyek infrastruktur besar sering kali menghancurkan ekosistem lokal, menyebabkan degradasi lingkungan yang parah.
4. Jebakan Utang: Negara-negara yang berpartisipasi dalam BRI menghadapi kesulitan dalam membayar kembali utang, yang mengarah pada isu keuangan yang lebih besar.
5. Peredaran Informasi Negatif: Masyarakat menciptakan narasi negatif di media sosial terkait eksploitasi yang terjadi, memperburuk citra BRI secara keseluruhan.

Sejak diluncurkan oleh Partai Komunis China (PKC) pada tahun 2013, BRI berambisi membangun jaringan infrastruktur global yang menyangkut Asia, Eropa, dan Afrika. Namun, sebuah dekade berlalu, masalah dalam pelaksanaan proyek ini semakin terlihat jelas. Laporan-laporan mengindikasikan kerusakan lingkungan, isu utang, dan korupsi yang meningkat di negara-negara peserta.

Dengan meningkatnya ketidakpuasan, tantangan terhadap BRI tidak hanya terbatas pada proyek di Indonesia tetapi juga meluas ke berbagai wilayah lain yang terlibat. Proyek yang sebelumnya dianggap sebagai peluang untuk pertumbuhan kini dihadapkan pada resiko konflik sosial serta penolakan yang meluas. Bagaimana BRI akan menghadapi masalah ini di masa depan menjadi sebuah pertanyaan yang menunggu jawaban.