Ratusan ribu warga Kanada telah menandatangani petisi yang menyerukan Perdana Menteri Justin Trudeau untuk mencabut kewarganegaraan Elon Musk. Hingga Rabu, 26 Februari 2025, lebih dari 242.000 orang telah mendukung petisi yang diajukan oleh Qualia Reed dari British Columbia. Aksi ini mendapatkan dukungan dari anggota parlemen Partai Demokrat Baru (NDP) Charlie Angus, yang menilai bahwa Musk terlibat dalam aktivitas yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional Kanada.
Petisi tersebut menyatakan bahwa Musk, yang dikenal sebagai miliarder dan pemilik perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla dan SpaceX, memiliki potensi dalam memengaruhi pemilu di Kanada melalui kekayaan dan pengaruh yang dimilikinya. Masyarakat Kanada berargumen bahwa tindakan Musk bisa mengancam kedaulatan negara mereka, mengingat keterlibatannya dengan pemerintah asing dan hubungannya dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam dokumen petisi itu tertera, “Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, warga negara Kanada, menyerukan kepada Perdana Menteri untuk mencabut status kewarganegaraan ganda Elon Musk serta segera mencabut paspor Kanada miliknya yang berlaku.” Petisi ini direncanakan akan disampaikan kepada House of Commons setelah tanggal penutupan yang ditetapkan pada 20 Juni mendatang.
Tidak hanya itu, pandangan Musk terhadap Kanada menjadi sorotan ketika dia menyatakan, “Kanada bukan negara yang sebenarnya,” sebuah komentar yang dianggap menantang bagi warga negara yang percaya bahwa negara mereka memiliki kedaulatan dan identitas yang kuat.
Reaksi terhadap pernyataan Elon Musk semakin memanas, karena banyak warga Kanada merasa sangat terhina dengan ucapan tersebut. Hal ini menjadikan petisi tersebut tidak hanya sebagai upaya untuk mencabut kewarganegaraan Musk, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang dianggapnya sebagai pandangan merendahkan terhadap identitas nasional Kanada.
Melihat konteks yang lebih luas, hubungan antara Kanada dan Amerika Serikat menjadi semakin rumit paska pemilu-pemilu terakhir, di mana politik dan ekonomi saling terkait secara erat. Mengacu pada kebijakan perdagangan Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 25 persen untuk produk-produk Kanada, Musk dianggap sebagai sosok yang berpotensi berkontribusi pada ketegangan tersebut.
Dalam pernyataannya, Charlie Angus menekankan bahwa tindakan Musk yang terlibat dalam kebijakan luar negeri yang mempengaruhi keputusan domestik Kanada harus dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah. Ia menyerukan kepada warga Kanada untuk bersama-sama mendukung petisi ini demi melindungi kedaulatan negara.
Petisi ini pun menggambarkan kekuatan suara rakyat dalam kehidupan politik, di mana lebih dari 240.000 tandatangan menjadi bukti bahwa masyarakat bereaksi terhadap situasi yang mereka anggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan nasional. Keberadaan platform online untuk mengumpulkan dukungan juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam isu-isu penting.
Sementara itu, pihak Musk belum memberikan pernyataan resmi terkait petisi ini, namun komentar kontroversialnya mengenai Kanada jelas menambah kontroversi seputar sosoknya. Sebagai seorang yang memiliki pengaruh besar, baik di dunia bisnis maupun politik, Musk tetap menjadi topic perbincangan hangat di tengah masyarakat, menggugah banyak opini dan reaksi dari berbagai kalangan.
Terlihat bahwa isu ini tidak hanya sekadar mengenai Elon Musk sebagai individu, tetapi juga menyentuh tema yang lebih besar mengenai identitas nasional, kedaulatan, dan bagaimana kekuatan ekonomi dapat memengaruhi politik suatu negara. Melihat antusiasme masyarakat dalam menanggapi petisi ini, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana pemerintah Kanada merespons tindakan warga ini di masa depan.