Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengeluarkan reaksi keras terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengambil alih Jalur Gaza. Guterres menilai pernyataan Trump tersebut serupa dengan tindakan pembersihan etnis, yang berpotensi menambah ketegangan di wilayah yang sudah rawan konflik tersebut.
Guterres menegaskan bahwa rencana untuk merelokasi penduduk Gaza demi pengembangan wilayah ini merupakan langkah yang sangat berbahaya. “Ini bukan hanya mengenai pengalihan penduduk, tetapi juga berisiko menggagalkan upaya untuk membentuk negara Palestina merdeka, menjadikannya mustahil untuk selamanya,” ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi.
Dalam konferensi pers yang diadakan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengklaim bahwa AS berencana untuk mengambil alih Gaza dengan kemungkinan menggunakan tentara. Dalam pernyataannya, ia juga mengajak warga Palestina untuk meninggalkan daerah tersebut. “AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan beberapa pekerjaan di sana,” kata Trump, merujuk pada niat untuk menangani beberapa masalah keamanan di wilayah tersebut.
Trump mengaitkan pernyataan ini dengan isu keselamatan, menekankan bahwa banyak bom yang dijatuhkan oleh Israel di Gaza tidak meledak dan dapat membahayakan nyawa warga sipil. “Kami akan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya dan senjata lainnya yang belum meledak, serta meratakan lingkungan yang hancur,” ujarnya. Pengakuan Trump bahwa keputusan tersebut tidak diambil dengan sembarangan mencerminkan bahwa dia telah berkonsultasi dengan berbagai pihak sebelum melontarkan pernyataan tersebut.
Dalam pandangan Trump, masa depan Gaza harus dipisahkan dari keberadaan warga Palestina. “Saya berpikir orang-orang tidak harus kembali ke Gaza. Saya mendengar Gaza sangat tidak beruntung dan hidup dalam kondisi yang sangat buruk,” ucapnya. Penilaiannya bahwa Gaza bukanlah tempat yang layak untuk dihuni mendapat sorotan, mengingat predikat tersebut juga merupakan seruan bagi penghacuran identitas Palestina di daerah tersebut.
Reaksi publik atas rencana Trump ini juga memunculkan berbagai pendapat dari para pemimpin dunia dan aktivis kemanusiaan. Banyak yang menganggap bahwa tindakan tersebut akan memperburuk situasi di Gaza yang sudah parah dan memperbesar ketidakadilan yang dialami warga Palestina. Aktivis menegaskan bahwa rencana ini merugikan upaya damai yang telah ada sejak lama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Guterres dan para pemimpin dunia lainnya mengingatkan akan pentingnya dialog serta solusi berbasis hak asasi manusia. Menurut mereka, pembersihan etnis tidak hanya merupakan pelanggaran hukum internasional tetapi juga mengancam stabilitas kawasan yang lebih luas. Keberadaan rencana Trump yang terkesan unilateral ini bisa berakibat besar bagi pengalaman sehari-hari rakyat Palestina, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Dalam sejarah lebih dari tujuh dekade konflik Israel-Palestina, ketegangan sering kali memuncak akibat keputusan yang sepihak. Kini, respons dari Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota lainnya terhadap tindakan-tindakan yang diusulkan oleh Trump akan sangat penting untuk menghindari eskalasi lebih jauh dan demi keadilan bagi rakyat Palestina.
Situasi di Gaza saat ini sudah rumit dan penuh tantangan, oleh karena itu, saran untuk memiliki pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak berkepentingan sangatlah dibutuhkan. Keberadaan rencana raksasa oleh negara besar harus dilihat dengan cermat dan hati-hati agar jangan sampai menimbulkan lebih banyak penderitaan bagi mereka yang sudah berada di ujung tanduk.
