Kuala Lumpur, Podme.id – Krisis kekurangan tenaga kerja semakin menghimpit industri restoran mamak di Malaysia. Restoran yang terkenal dengan hidangan India Muslim ini menghadapi tantangan besar akibat kebijakan pembekuan perekrutan pekerja asing yang diberlakukan sejak Februari 2022. Dua asosiasi, yaitu Asosiasi Operator Restoran Muslim Malaysia (PRESMA) dan Asosiasi Operator Restoran India Malaysia, mengungkapkan bahwa sektor ini mengalami kekurangan sekitar 25.000 pekerja.
Situasi ini sangat mempengaruhi operasional restoran mamak yang biasanya beroperasi 24 jam, yang kini terpaksa mengurangi jam buka dan merotasi staf untuk memenuhi kebutuhan. Wakil Presiden PRESMA, Tahir Salam, menegaskan bahwa keadaan ini telah mencapai tahap krisis. “Kami menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah, terutama setelah pekerja yang datang dalam pemulihan pascapandemi menyelesaikan kontrak mereka dan ingin pulang untuk selamanya,” ujarnya.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, PRESMA telah mengajukan saran kepada pemerintah untuk mengizinkan perekrutan pengungsi Rohingya yang terdaftar di Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR). Saat ini, pengungsi Rohingya membentuk 60% dari total 192.000 pengungsi terdaftar di Malaysia. “Kami siap menerima pengungsi dari Myanmar, Bosnia, atau negara mana pun, asalkan mereka memiliki dokumentasi yang sah,” kata Tahir, menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah masalah hukum di masa depan.
Proposal ini mendapat perhatian dari berbagai pengamat, yang berpendapat bahwa membuka peluang kerja bagi pengungsi bukan hanya dapat mengisi kekurangan tenaga kerja, tetapi juga membantu pemerintah memantau keberadaan mereka. Meskipun demikian, kebijakan ini menuai berbagai tanggapan, terutama terkait isu keamanan dan dampak sosial di kalangan masyarakat lokal.
Hingga saat ini, Malaysia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan Protokol 1967, yang berarti pengungsi tidak diizinkan bekerja secara legal. Sebagian besar dari mereka hanya dapat mengisi posisi di sektor informal, yang tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan, membuat posisi mereka rentan. Menteri Wilayah Federal, Zaliha Mustafa, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah merumuskan kebijakan izin kerja untuk pengungsi terdaftar di UNHCR, yang akan diselesaikan setelah proses pendaftaran para pengungsi.
Walaupun rencana perekrutan pengungsi dipandang dapat menstabilkan sektor restoran mamak—yang menjadi ikon kuliner Malaysia—kekhawatiran tetap ada. Beberapa pihak skeptis mengenai kemampuan keterampilan dan disiplin pengungsi Rohingya untuk bekerja dalam jam operasional yang panjang. Selain itu, stigma sosial terhadap pekerjaan di sektor restoran juga sering menjadi penghalang bagi warga lokal untuk melamar.
PRESMA juga meminta pemerintah untuk mengembalikan sistem “nota pembayaran”, yang memungkinkan penggantian satu per satu pekerja asing yang kembali ke negara asal tanpa perlu memperbesar kuota. Data resmi menunjukkan bahwa hingga Desember 2023, Malaysia memiliki 2,47 juta pekerja asing yang terdaftar, constituting sekitar 15% dari total tenaga kerja nasional. Namun, moratorium pada permohonan pekerja asing ini masih akan berlaku hingga kuartal pertama tahun ini.
Kondisi ini sangat mempengaruhi daya saing restoran mamak dalam mempertahankan harga yang tetap terjangkau bagi konsumen, di mana gaji yang ditawarkan untuk pekerja lokal hanya sekitar RM 1.900 atau sekitar Rp 6,9 juta per bulan, dengan fasilitas makan dan penginapan. Gaji ini pun dianggap tidak menarik banyak peminat akibat stigma yang menganggap pekerjaan di sektor ini kurang bergengsi.
Krisis kekurangan tenaga kerja di sektor restoran mamak Malaysia jelas menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan perekrutan tenaga kerja. Usulan untuk mempekerjakan pengungsi Rohingya bisa menjadi solusi, tetapi tetap menuntut perhatian dan pertimbangan matang dari pemerintah serta masyarakat dalam mengevaluasi dampaknya pada industri dan masyarakat sekitar. Sektor restoran mamak terus berjuang dalam keadaan penuh tantangan ini, dengan harapan langkah-langkah baru akan ditempuh untuk menjaga kelangsungan operasional mereka.
