Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk segera melakukan evaluasi atas rencana penutupan pabrik oleh PT Sanken Indonesia. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap keputusan perusahaan yang berencana menghentikan operasional salah satu pabriknya, yang dinilai dapat berdampak signifikan terhadap iklim industri dan lapangan kerja di Indonesia.
Bambang menegaskan pentingnya pemerintah memahami penyebab di balik keputusan PT Sanken. “Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi harus meninjau dan mengevaluasi secara cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik? Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di masyarakat? Atau ada kesulitan akibat tingginya biaya produksi?” jelasnya. Menurutnya, beberapa faktor yang perlu dicermati mencakup tingginya harga energi, sulitnya perizinan, atau bahkan terkait sumber daya manusia yang mungkin kurang produktif dan mahal.
Sanken berencana untuk mengubah fokus usahanya menjadi industri semi konduktor. Sebagai bagian dari evaluasi, Bambang menggarisbawahi bahwa proyeksi baru perusahaan ini tidak dapat diwujudkan di Indonesia. “Apakah perizinannya yang sulit untuk mengubah jenis usaha? Atau SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru? Atau, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi terlalu memberatkan mereka?” tuturnya.
Dalam keterangannya, Bambang Haryo juga mengajak pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait tantangan yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan bisnis yang ada di Indonesia. “Pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah,” imbuhnya.
Pakar industri dan ekonomi mengingatkan bahwa sinyal penurunan kinerja sektor industri di Indonesia sudah muncul sejak masa pemerintahan Joko Widodo, dan situasi ini semakin diperparah oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, evaluasi terhadap iklim industri menjadi sangat mendesak untuk memastikan kelangsungan dan keberlangsungan industri lain di tanah air. “Industri manufaktur sangat penting untuk perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja yang signifikan,” kata Bambang.
Lebih jauh, pemerintah juga perlu memperhatikan daya beli masyarakat. Dengan biaya hidup yang kian meningkat, seperti kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, serta energi yang membebani, pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Daya beli masyarakat sangat penting untuk menjangkau kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap biaya hidup harus dilakukan,” tegasnya.
Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder agar dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Koordinasi antara kementerian dan para pelaku industri menjadi kunci untuk kebangkitan sektor industri, terutama di tengah tantangan yang ada. Situasi ini juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal regulasi dan infrastruktur yang mendukung kelancaran operasional para pelaku usaha.
Dengan perkembangan ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah cepat untuk menyikapi isu penutupan pabrik Sanken. Intervensi yang tepat akan membantu menjaga stabilitas sektor industri dan perekonomian secara keseluruhan. Penutupan pabrik bukan hanya mengancam lapangan kerja, tetapi juga memberi sinyal negatif bagi investor dan industri lainnya yang beroperasi di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang proaktif untuk memastikan bahwa industri di Indonesia dapat terus beradaptasi dan berkembang di masa mendatang.
