Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres telah menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai peningkatan islamofobia yang merugikan umat Muslim di seluruh dunia. Dalam keterangannya pada Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia, Guterres menyoroti dampak dari diskriminasi rasial dan kebijakan-kebijakan yang melanggar hak asasi manusia. Beliau menegaskan bahwa fenomena ini merupakan bagian dari masalah yang lebih besar, yakni intoleransi dan ideologi ekstremis yang menyerang kelompok agama serta populasi rentan.
“Ketika satu kelompok diserang, hak dan kebebasan semua orang terancam,” ujar Guterres mendorong masyarakat global untuk menolak fanatisme dan membangun kohesi sosial. Ia menekankan pentingnya melindungi kebebasan beragama dan mengatur platform daring untuk menghentikan penyebaran ujaran kebencian.
Majelis Umum PBB juga menyuarakan keprihatinan ini pada hari yang sama, dengan banyak negara anggota mengungkapkan kekhawatiran terhadap meningkatnya sentimen anti-Muslim. Hal ini menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian di berbagai tingkatan melalui penghormatan terhadap keragaman agama dan kepercayaan.
Penting untuk dicatat bahwa PBB telah menetapkan Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia sejak tahun 2022, mengadopsi resolusi yang menyerukan tindakan lebih kuat dalam menjalankan misi tersebut. Resolusi ini berupaya agar kekerasan terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan mereka dapat diminimalisir.
Philémon Yang, Presiden Majelis Umum PBB, juga menyoroti bagaimana ideologi ekstremis memicu kebencian dan mengaitkan islamofobia dengan bentuk intoleransi lainnya seperti xenofobia dan rasisme. Menurut beliau, hal ini sangat terkait dengan munculnya ujaran kebencian yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
“Perempuan Muslim, khususnya, menghadapi tantangan lebih besar, karena sering kali mereka digambarkan dengan cara yang tidak adil sebagai pihak yang tertindas,” lanjutnya. Penekanan pada penggambaran yang adil untuk perempuan Muslim menjadi bagian penting dari upaya melawan islamofobia dan mencapai kesetaraan.
Dalam konteks ini, Miguel Ángel Moratinos, Perwakilan Tinggi PBB untuk Aliansi Peradaban, memberikan pernyataan yang kuat tentang pentingnya persatuan. “Kita semua harus berkomitmen untuk melawan segala bentuk kebencian dan diskriminasi,” katanya. Dia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan iklim yang mendukung dialog damai antarajaran dan budaya.
Berikut ini adalah langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk memperjuangkan toleransi dan melawan islamofobia:
Meningkatkan Kesadaran: Edukasi publik mengenai Islam dan umat Muslim untuk mengurangi stereotip yang beredar di masyarakat.
Regulasi Media Sosial: Membatasi ujaran kebencian di platform daring yang sering kali menjadi sarana penyebaran intoleransi.
Kebijakan Inklusif: Mendorong negara untuk mengadopsi kebijakan yang merayakan keberagaman dan memberi hak yang sama bagi semua individu tanpa memandang agama.
Promosi Dialog Antaragama: Membentuk forum yang mendorong diskusi antara komunitas yang berbeda untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan pemahaman.
- Perlindungan dan Dukungan bagi Korban: Membuat mekanisme yang efektif untuk melindungi dan memberikan dukungan kepada korban diskriminasi agama.
Melalui seruan ini, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama bekerja untuk menegakkan kesetaraan, hak asasi manusia, dan martabat, serta membangun komunitas yang inklusif di mana setiap orang dapat hidup dalam damai dan harmoni, terlepas dari keyakinan mereka. Meski tantangan masih besar, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat tekad global dalam melawan islamofobia dan diskriminasi di seluruh dunia.
