JAKARTA – Pada Senin, 17 Maret 2025, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan hadir dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang diadakan untuk mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Sidang ini akan berlangsung di Gedung TNCC, Mabes Polri, dan merupakan bagian dari proses penegakan disiplin terkait dugaan pelanggaran etik yang serius.
Komisioner Kompolnas, Ida Oetari Poernamasasi, menyatakan bahwa kehadiran pihaknya dalam sidang tersebut adalah untuk memastikan bahwa semua proses berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Minggu depan sidang KKEP, kami akan hadir dan dengan demikian juga pemeriksa terhadap pidananya juga kami akan hadir,” ungkap Ida pada Jumat, 14 Maret 2025. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Kompolnas dalam mengawasi penanganan kasus yang melibatkan anggota polisi.
Kasus yang menjerat Fajar Widyadharma ini sangat menghemerahkan publik, lantaran ia disidang akibat penyalahgunaan narkoba dan pelecehan seksual. Korban yang terlibat dalam kasus ini mencakup tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa berusia 20 tahun. Dengan adanya pelanggaran serius seperti ini, banyak pihak berharap agar proses hukum dan etika berjalan transparan dan adil.
Ida Oetari juga menjelaskan bahwa sejak kasus ini mencuat, Kompolnas telah melakukan berbagai langkah yang berhubungan dengan fungsi dan tugas mereka sebagai pengawas eksternal Polri. “Kami juga memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan benar, satu. Yang kedua, dilakukan secara prosedural,” tegasnya. Hal ini mencerminkan pentingnya peran Kompolnas dalam menjaga integritas lembaga kepolisian di Indonesia.
Dalam konteks ini, sidang KKEP bukan hanya penting bagi Fajar secara pribadi, tetapi juga berdampak luas pada citra Polri di mata publik. Pelanggaran seperti ini jika dibiarkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, yang berfungsi sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, banyak yang berharap agar sidang ini membawa hasil yang adil dan memberikan efek jera bagi pelanggar.
Salah satu fokus penting dari sidang ini adalah bagaimana Polri menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Proses internal dalam menyidangkan kasus ini akan menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana Polri berkomitmen untuk bersikap transparan dan akuntabel. Masyarakat tentu saja memperhatikan dengan seksama langkah-langkah yang diambil oleh Kompolnas dan Polri selanjutnya.
Sumber-sumber terpercaya menunjukkan bahwa pihak berwenang akan memperhitungkan segala aspek sebelum mengambil keputusan akhir terkait kasus ini. Dalam situasi yang melibatkan pelanggaran berat, peran serta pengawasan dari berbagai institusi dirasa sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik. Dalam hal ini, kehadiran Kompolnas di sidang KKEP adalah simbol bahwa segala pelanggaran harus ditindaklanjuti dengan serius.
Banyak kalangan berharap agar proses yang berlangsung dalam sidang ini tidak hanya sekadar formalitas. Masyarakat menuntut agar keadilan ditegakkan dan bicara lebih dari sekadar merehabilitasi nama baik institusi. Ini saat yang tepat bagi Polri untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mentolerir pelanggaran oleh siapapun, termasuk anggotanya sendiri.
Dengan sidang yang dijadwalkan berlangsung pada hari Senin mendatang, perhatian publik dan media akan semakin tertuju pada proses ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus ini bukan hanya isu internal Polri, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menunggu dengan antusias hasil dari sidang ini dan bagaimana ke depannya Polri akan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
