Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 2025 menghasilkan sejumlah perubahan mendasar dalam struktur dan fungsi TNI. Beberapa poin penting yang tercantum dalam revisi ini tidak hanya berdampak pada aspek internal TNI, tetapi juga pada hubungan antara militer dengan sektor sipil serta pemerintahan secara keseluruhan. Dalam hal ini, perluasan kewenangan dan keterlibatan TNI di berbagai lembaga sipil menjadi sorotan utama.
Di bawah ini adalah poin-poin kunci yang terkandung dalam RUU TNI yang telah direvisi:
Perluasan Keterlibatan TNI di Sektor Sipil
Revisi RUU TNI memungkinkan prajurit TNI aktif untuk mengisi lebih banyak posisi di kementerian dan lembaga sipil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan militer dalam menghadapi ancaman yang kompleks, seperti bencana alam dan terorisme. Menurut beberapa analis, keterlibatan ini merupakan upaya yang baik untuk memperkuat respons dan kesiapsiagaan nasional.Kekhawatiran terhadap Dwifungsi ABRI
Meskipun terdapat tujuan positif, revisi ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar dan pengamat politik. Beberapa di antaranya memperingatkan bahwa pembukaan kembali ruang bagi TNI di sektor sipil bisa mengembalikan praktik dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang pernah ada di era Orde Baru. Mereka menekankan bahwa peran utama TNI seharusnya tetap difokuskan pada pertahanan, bukan terjebak dalam jabatan sipil yang berpotensi merusak prinsip pemisahan antara militer dan pemerintahan.Pentingnya Penguatan Pengawasan Publik
Dengan meningkatnya peran TNI di sektor sipil, banyak pihak menyerukan perlunya pengawasan publik yang lebih ketat. Tujuannya adalah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintahan, sekaligus memastikan bahwa prinsip supremasi sipil tetap harus diutamakan dalam demokrasi. Pengawasan ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa TNI menjalankan fungsinya dengan seimbang.Dinamika Politik dan Keamanan Nasional
Perubahan politik dan keadaan keamanan yang dinamis di Indonesia menjadi alasan lain untuk merevisi RUU TNI. Ancaman yang semakin meningkat dalam bidang maritim, serta risiko bencana alam dan terorisme, menuntut peran TNI yang lebih strategis. Dengan demikian, revisi ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak akan penguatan posisi TNI dalam ragam lembaga yang berkaitan dengan keamanan nasional.- Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
Segmen penting lainnya dalam revisi RUU TNI adalah perluasan kewenangan terkait operasi militer selain perang. Hal ini mencakup penanganan yang lebih baik terhadap situasi darurat dan bencana, di mana TNI dapat melakukan intervensi sebagai upaya menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Poin ini mencerminkan komitmen TNI dalam berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di luar tugas pertahanan klasik.
Revisi RUU TNI 2025 menunjukkan bahwa hubungan antara sektor sipil dan militer di Indonesia masih dalam tahap evolusi. Meskipun bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan respons terhadap ancaman keamanan yang ada, tantangan dalam implementasi kebijakan ini akan terus mengemuka. Diperlukan kesepahaman di berbagai kalangan untuk memastikan bahwa peran TNI tidak mengaburkan batas antara lembaga militer dan pemerintahan, sehingga prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga dan terjamin.
