Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan tetap berjalan tanpa adanya pemotongan anggaran. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam sesi jumpa pers di Ruang Komisi III DPR RI, Jakarta Pusat, pada tanggal 14 Februari 2025. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kelangsungan beasiswa tersebut meskipun ada penyesuaian anggaran di berbagai sektor.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerima beasiswa KIP tahun 2025 mencapai 1,4 juta mahasiswa dengan total anggaran Rp 14,6 triliun. “Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar mereka seperti biasanya,” jelasnya. Pernyataan ini disampaikan untuk menghilangkan keraguan di kalangan penerima beasiswa, yang mungkin khawatir akan dampak dari kebijakan penghematan pemerintah.
Lebih jauh, Sri Mulyani juga menambahkan bahwa program beasiswa lainnya yang dikelola oleh Kementerian Agama dan LPDP sebanyak 40.030 penerima juga tetap berjalan. “Beasiswa lain yang sedang berjalan seperti LPDP, Kemendikti, dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan,” katanya. Dengan pernyataan ini, pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian kepada mahasiswa yang mendapatkan bantuan pendidikan.
Beasiswa KIP merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas. Selain KIP, LPDP juga memiliki peran penting dalam mendanai pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri bagi calon pemimpin masa depan yang memiliki komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini, terutama dalam hal pembiayaan. Oleh karena itu, meskipun ada pemangkasan anggaran di beberapa sektor, beasiswa untuk pendidikan tetap menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk investasi di bidang pendidikan sebagai fondasi bagi kemajuan ekonomi dan sosial di masa depan.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menjelaskan mengenai kondisi anggaran negara yang saat ini surplus mencapai Rp 75 triliun hingga April 2024. Surplus ini terlihat dari pengelolaan APBN yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan anggaran, prioritas utama tetap pada sektor yang memberikan dampak langsung bagi rakyat, termasuk pendidikan.
Sebagian besar masyarakat menyambut baik informasi mengenai kelangsungan program beasiswa ini. Dukungan terhadap pendidikan menjadi harapan banyak pihak, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang tidak mampu. Hal ini diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk mencapai cita-cita mereka.
Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program beasiswa ini agar dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan. Sri Mulyani berharap dengan dukungan yang tepat, kualitas pendidikan di Indonesia akan meningkat, dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa di tingkat global.
Perhatian terhadap pendidikan melalui program beasiswa KIP dan LPDP menunjukkan komitmen pemerintah dalam investasi untuk masa depan. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, pendidikan menjadi kunci utama dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di dunia internasional.
