Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan untuk tidak mendramatisir penurunan penerimaan pajak yang terjadi di awal tahun 2025. Dalam konferensi pers terkait pelaksanaan APBN di kantornya, Senin (13/3/2025), Sri Mulyani menekankan bahwa ketakutan yang berlebihan bisa berdampak negatif terhadap perekonomian. “Saya mohon teman-teman tidak mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang laku tetapi tidak bagus untuk kita semua,” ucapnya.
Penurunan penerimaan pajak yang signifikan di bulan Januari dan Februari ini sudah menjadi perhatian. Sri Mulyani menyatakan bahwa pencapaian penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 hanya mencapai Rp 187,8 triliun, yang turun 30,19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 269,02 triliun. Hal ini berpotensi mempengaruhi banyak sektor, termasuk media, seperti yang diajukan oleh Sri Mulyani sendiri.
Sri Mulyani mengidentifikasi dua faktor utama penyebab anjloknya penerimaan pajak. Pertama, penurunan harga komoditas. Menurutnya, harga-harga komoditas ekspor andalan Indonesia, seperti batu bara, minyak, dan nikel, telah mengalami koreksi. “Penerimaan negara memang mengalami penurunan, tapi polanya sama dan dalam hal ini beberapa memang yang kita sampaikan tadi karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita,” jelasnya.
Faktor kedua adalah karena masalah administrasi yang berkaitan dengan kebijakan baru. Sri Mulyani merujuk pada implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21 dan relaksasi pembayaran PPN yang diperpanjang hingga 10 Maret 2025. Elemen ini berpotensi menyebabkan pelambatan dalam penerimaan pajak. “Untuk PPN deadline-nya dimundurkan dan TER kita lihat mempengaruhi PPh 21,” lanjutnya.
Untuk mengatasi situasi ini, Sri Mulyani meminta semua pihak untuk tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan yang berlebihan. “Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan, tentu tetap kita waspada tanpa menimbulkan suatu alarm,” sambungnya. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi, meskipun dalam situasi yang memprihatinkan. Dengan kondisi ekonomi global yang tak menentu, penting untuk menciptakan keyakinan di kalangan masyarakat.
Penerimaan pajak yang terus menurun ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan, baik pengusaha maupun masyarakat umum. Namun Sri Mulyani menegaskan bahwa langkah-langkah pemerintah akan tetap berfokus pada pemulihan ekonomi dan meningkatkan efisiensi dalam sistem perpajakan. Di balik penurunan ini, pihaknya optimis bahwa upaya penyesuaian akan membawa dampak positif ke depan.
Dalam konteks yang lebih luas, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi memerlukan kerjasama dan konsolidasi dari berbagai pihak. Hal ini mencakup kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak serta dukungan dan pemahaman dari semua unsur terkait. “Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang agar perekonomian tetap stabil,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas, Sri Mulyani menegaskan pentingnya pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam hal ini, dia memandang peran media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang berimbang dan mendidik mengenai pelaksanaan APBN dan dampaknya terhadap perekonomian.
Dengan berbagai langkah dan kebijakan yang telah dan akan diambil, Sri Mulyani tetap optimis perekonomian Indonesia akan dapat kembali bangkit dan tumbuh, meskipun dilema penurunan penerimaan pajak tengah melanda. Terlepas dari tantangan saat ini, pemerintah berkomitmen untuk bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan perekonomian nasional.
