Pengenaan tarif impor sebesar 32% yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi industri dalam negeri. Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, kebijakan tersebut justru dapat menjadi peluang jika dihadapi dengan strategi yang tepat. Dalam pandangannya, penggunaan kapas dari Amerika Serikat (AS) dapat menjadi jalan keluar untuk memitigasi dampak dari tarif tinggi ini.
Redma menjelaskan bahwa langkah pertama untuk menghadapi tarif tersebut adalah dengan meningkatkan penggunaan kapas AS dalam produksi tekstil di Indonesia. “Kunci utama kita adalah mengoptimalkan penggunaan kapas Amerika lebih banyak, yang bisa dicampur dengan bahan rayon atau polyester yang ada di dalam negeri,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan. Strategi ini dinilai dapat membantu industri lokal memenuhi syarat untuk pengurangan bea masuk di pasar AS.
Dari penjelasannya, jika kapas dari Amerika diproses melalui pemintalan, penenunan, atau pengrajutan hingga menjadi produk garmen, industri dalam negeri akan dapat mematuhi ketentuan yang ditetapkan. “Bahan baku itu sekitar 60%. Jika kita menggabungkan kapas Amerika dengan polyester dalam komposisi 50-50, maka bahan baku kita sudah lebih dari 25%. Dengan ini, kita pasti mendapatkan pengurangan bea masuk dari AS,” tambah Redma.
Salah satu fakta yang perlu dicatat adalah bahwa AS tidak dapat memproduksi benang atau kain, melainkan hanya kapasitasi. Hal ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat rantai produksi nasional, mulai dari hulu hingga hilir. Redma menyoroti pentingnya peningkatan pemanfaatan kapas lokal: “Kalau kapasnya diproses di sini, artinya industri pemintalan yang saat ini utilisasinya masih rendah, akan meningkat. Utilisasi di pemintalan, penenunan, dan pengrajin semuanya akan mengalami peningkatan,” jelasnya.
Keberadaan kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump memberikan tantangan dan juga dorongan bagi industri tekstil Indonesia untuk lebih beradaptasi dan meningkatkan daya saing. Alih-alih bersikap defensif, industri harus bersiap untuk memanfaatkan perubahan kebijakan luar negeri sebagai kesempatan untuk inovasi dan ekspansi.
Dalam konteks ini, peran pemerintah juga sangat krusial. Redma mengingatkan bahwa ini harus menjadi perhatian bersama untuk menormalkan kembali kondisi industri domestik. “Kita harus bersama-sama mencari solusi yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memperkuat industri kita,” ungkapnya.
Implementasi strategi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sektor tekstil dan memberikan dampak positif bagi para pekerja serta pelaku industri kecil dan menengah yang bergantung pada rantai pasok ini. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi industri, dan para pelaku usaha untuk menjalankan strategi ini secara maksimal.
Dengan langkah-langkah tersebut, industri tekstil Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan di tengah ancaman tarif yang tinggi, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh AS tersebut bisa jadi merupakan titik balik bagi industri lokal untuk bangkit dan beradaptasi dengan lebih baik.
Dalam dinamika perdagangan global yang terus berubah, strategi yang cerdas dan adaptif menjadi sangat penting bagi industri Indonesia. Masyarakat dan pengusaha diharapkan dapat melihat tantangan ini sebagai pendorong untuk melakukan inovasi lebih lanjut demi keberlangsungan dan pertumbuhan industri dalam negeri ke depannya.
