Dinas Penjara Israel baru-baru ini merilis foto-foto tahanan Palestina yang dibebaskan, yang mengejutkan banyak pihak karena para tahanan tersebut mengenakan kemeja berisi pesan tegas: “Kami tidak melupakan dan kami tidak memaafkan”. Tindakan ini menuai kritik dan memicu perdebatan mengenai perlakuan terhadap tahanan Palestina dan realitas di balik penahanan administratif yang kerap dilakukan oleh otoritas Israel.
Mohamad Elmasry, seorang profesor dalam program studi media di Institut Studi Pascasarjana Doha, menyebut foto-foto tersebut sebagai “menakjubkan” dan menegaskan bahwa ini adalah bentuk baru dari penghinaan yang ditujukan untuk merendahkan martabat warga Palestina. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Elmasry mengungkapkan bahwa dari 333 orang yang dibebaskan, semuanya ditahan tanpa dakwaan yang jelas. “Mereka adalah orang-orang yang menurut pengakuan Israel sendiri tidak melakukan kejahatan,” ungkap Elmasry, menyoroti nasib ribuan tahanan Palestina yang saat ini terjebak dalam sistem penahanan administratif.
Kondisi fisik dan mental para tahanan yang baru dibebaskan menjadi sorotan utama. Banyak dari mereka mengalami kekurangan gizi dan kelaparan, bahkan selama 15 bulan terakhir tidak memiliki akses terhadap produk kebersihan dasar. Setengah dari mereka yang dibebaskan ke Tepi Barat terpaksa dirawat di rumah sakit. Mereka menceritakan pengalaman traumatis, termasuk pemukulan dan penganiayaan, yang dialami bahkan saat hari-hari menjelang pembebasan. Ancaman untuk tidak berbicara pada media dan larangan merayakan kebebasan membuat mereka merasa tertekan dan terisolasi.
Pengalaman buruk ini tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga secara psikologis mempengaruhi mereka. Tahanan yang dibebaskan dihadapkan pada ancaman lebih lanjut; banyak dari mereka yang merasa tertekan dan tertekan oleh pengawasan terus menerus setelah mereka kembali ke kehidupan sipil. “Mereka diancam akan dibunuh jika kembali beraktivitas,” demikian sebut beberapa mantan tahanan yang menceritakan kondisi ketidakpastian dan ketakutan yang melingkupi mereka.
Sultan Barakat, seorang ahli dalam studi konflik dan kemanusiaan di Universitas Hamad Bin Khalifa, menyinggung kemungkinan negosiasi untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diharapkan akan dimulai tak lama setelah pertukaran tawanan selesai. Barakat menunjukkan bahwa meskipun gencatan senjata telah dimulai pada 19 Januari, dinamika politik yang terus berubah, terutama dengan kunjungan Netanyahu ke Washington, mempersulit perundingan yang diharapkan.
Kondisi para tahanan yang baru dibebaskan menjadi cerminan dari konflik yang lebih luas antara Israel dan Palestina, di mana aspek-aspek humaniter sering kali terabaikan. Pengalaman mereka menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Palestina yang terjepit dalam penahanan administratif dan perlakuan yang tidak manusiawi di dalam penjara.
Dalam konteks yang lebih luas, isu ini menggarisbawahi pentingnya diskusi tentang perlakuan terhadap tahanan dan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Sementara media internasional melaporkan tentang perlakuan terhadap tahanan, suara dan pengalaman mereka yang dibebaskan sering kali tidak tersampaikan secara memadai. Pesan “Kami tidak melupakan dan kami tidak memaafkan” adalah cerminan ketidakpuasan yang mendalam dan keinginan untuk pengakuan terhadap penderitaan yang dialami.
Situasi ini menuntut perhatian tidak hanya dari masyarakat internasional tetapi juga dari para pembuat kebijakan yang terlibat dalam proses perdamaian. Dengan mendengarkan dan memahami pengalaman para tahanan yang dibebaskan, diharapkan ada langkah yang lebih konstruktif dalam mengatasi isu-isu ketidakadilan yang terus berlanjut di Wilayah Pendudukan Palestina.
