Belakangan ini, isu efisiensi anggaran semakin mencuat di Indonesia seiring upaya pemerintah menekan anggaran belanja di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini tidak hanya diambil Indonesia, tetapi juga berbagai negara di dunia yang tengah berjuang menghadapi tantangan ekonomi. Berbagai faktor seperti perlambatan ekonomi global, defisit anggaran, dan krisis fiskal telah mendorong pemerintah di banyak negara untuk mengambil langkah tegas dalam menyeimbangkan keuangan.
Berikut adalah beberapa negara lainnya yang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran:
Argentina
Sejak Javier Milei menjabat sebagai Presiden Argentina, ia menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran yang signifikan. Salah satu langkahnya adalah memangkas 30.000 pegawai negeri, setara dengan 10 persen dari total pegawai federal. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran pemerintah sekaligus menekan sektor pemerintahan yang dianggap sebagai penyebab kemunduran ekonomi. Milei bahkan mengancam akan memecat 40.000 pegawai lainnya jika mereka tidak memenuhi standart evaluasi kinerja. Di tengah sorotan sosial akibat meningkatnya angka kemiskinan menjadi 53 persen, Argentina berhasil mencatat surplus neraca perdagangan selama 13 bulan berturut-turut berkat peningkatan ekspor biji-bijian dan energi.Amerika Serikat
Di AS, Presiden Donald Trump bekerja sama dengan Elon Musk untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), sebuah inisiatif yang bertujuan memangkas anggaran federal. Ini termasuk penghentian kerja jarak jauh, pembekuan perekrutan, dan pemangkasan pegawai negeri secara luas. Program buyout ditawarkan kepada lebih dari 2 juta pegawai, memberikan insentif gaji penuh selama delapan bulan bagi mereka yang bersedia mengundurkan diri. Hingga 7 Februari 2025, sekitar 65.000 pegawai telah memanfaatkan program ini, dengan target pemangkasan mencapai 200.000 pegawai. Jika berhasil, pemangkasan ini akan menjadi terbesar dalam sejarah AS, dengan potensi penghematan hingga Rp 1.600 triliun. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik dari serikat pekerja yang menyatakan pemangkasan dilakukan tanpa perencanaan yang matang.Inggris
Pemerintah Inggris mengumumkan rencana pengurangan lebih dari 10.000 pegawai negeri sejak Desember 2024. Langkah ini diambil untuk mengatasi peningkatan jumlah pegawai yang terjadi akibat Brexit dan pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Rachel Reeves meminta setiap kementerian untuk memangkas anggaran sebesar 5 persen, yang berpengaruh pada jumlah pegawai. Jumlah pegawai negeri sipil di pemerintahan pusat Inggris saat ini mencapai 513.000, meningkat dari 380.000 pada 2016. Menteri Kantor Kabinet Pat McFadden menegaskan pentingnya efisiensi birokrasi, meskipun kebijakan ini telah mendapat kritik dari serikat pekerja.- Vietnam
Vietnam juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas 20 persen pegawai negeri untuk menghemat sekitar Rp 73 triliun dalam lima tahun ke depan. Pemerintah berencana untuk merestrukturisasi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22. Sekitar 100.000 pegawai diharapkan akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini sebagai bagian dari reformasi ini. Meskipun terdapat kekhawatiran terhadap dampak sosialnya, Vietnam tetap optimis bahwa langkah ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari 7,1 persen menjadi 8 persen pada 2024.
Sejumlah negara tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan ekonomi. Meskipun tujuan utama dari kebijakan ini adalah menekan pengeluaran dan meningkatkan efektivitas birokrasi, tantangan sosial dan politik yang muncul tidak dapat diabaikan. Dalam konteks global saat ini, keseimbangan antara penghematan anggaran dan stabilitas sosial menjadi fokus utama bagi banyak pemerintah termasuk Indonesia, Argentina, Amerika Serikat, Inggris, dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya menjadi solusi temporer, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mencapai keberlanjutan fiskal di masa depan.
