Pavel Durov, pendiri dan CEO Telegram, ditangkap oleh pihak berwenang Prancis di Bandara Le Bourget, Paris, pada Sabtu malam, 24 Agustus 2024, setelah tiba dari Azerbaijan dengan jet pribadinya. Penangkapan ini mengejutkan banyak pihak, khususnya pengguna Telegram yang menganggap platform ini sebagai salah satu sarana komunikasi teraman di dunia. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Prancis terkait penangkapan ini. Namun, sumber dari kepolisian Prancis dan Rusia menyebutkan bahwa penangkapan Durov dilakukan setelah pihak berwenang menyadari keberadaannya di dalam pesawat.
Menurut laporan, penangkapan Durov didasarkan pada surat perintah yang dikeluarkan oleh OFMIN, atau Kantor Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur Prancis. OFMIN menuduh Durov terlibat dalam berbagai kejahatan serius, termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba, serta penyebaran konten ilegal dan pelecehan seksual terhadap anak di platform Telegram. Isu yang membayangi Telegram adalah kurangnya moderasi konten, yang dinilai telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kriminal untuk menjalankan aktivitas ilegal.
Beberapa media lokal, seperti BFMTV dan TF1, melaporkan bahwa investigasi terhadap Durov berfokus pada bagaimana Telegram telah dieksploitasi oleh entitas kriminal. Menurut sumber-sumber ini, kegagalan Durov dalam menerapkan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan platform tersebut menjadi perhatian utama. Telegram, yang awalnya hanya berfungsi sebagai aplikasi chat, telah berkembang menjadi jejaring sosial yang menawarkan berbagai fitur, termasuk grup dengan kapasitas hingga 200 ribu anggota dan kemampuan untuk membuat saluran siaran yang dapat diikuti oleh pengguna.
Dengan lebih dari 950 juta pengguna aktif bulanan, Telegram menjadi salah satu sumber informasi utama, termasuk disinformasi, terkait berbagai peristiwa global, seperti invasi Rusia ke Ukraina. Platform ini terkenal dengan sistem enkripsi ujung-ke-ujung yang menjadikannya tempat berlindung bagi komunikasi yang aman, tetapi di sisi lain, juga menjadi sarana bagi ekstremis dan penganut teori konspirasi. Telegram sangat populer di negara-negara bekas Uni Soviet, serta digunakan oleh banyak politisi di Ukraina, termasuk Presiden Volodymyr Zelenskiy, untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perang.
Telegram juga berperan penting dalam memberikan akses informasi tanpa filter bagi warga Rusia, terutama setelah Kremlin memperketat kontrol media pasca invasi. Namun, keamanan yang ditawarkan melalui enkripsi telah menjadikan platform ini support untuk propaganda oleh berbagai kelompok radikal baik di Rusia maupun di seluruh dunia. Media Eropa, VSquare, melaporkan bahwa Telegram kini menjadi alat propaganda utama bagi kelompok ekstremis, yang termasuk sayap kiri dan kanan radikal, serta penganut teori konspirasi seperti QAnon di AS.
Pavel Durov, yang lahir di Rusia, mendirikan Telegram setelah meninggalkan negaranya pada tahun 2014, sebagai bentuk penolakan terhadap permintaan pemerintah Rusia untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial miliknya, VKontakte. Pada saat ini, Durov tinggal di Dubai dan memiliki kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab. Sejak pindah ke Dubai, Durov memilih lokasi tersebut karena dianggap memiliki lingkungan bisnis yang mendukung dan netral, yang berbeda dengan tekanan yang dihadapi di negara-negara Barat terkait moderasi konten.
Dengan penangkapan Durov, masa depan Telegram dan tantangan-tantangan yang dihadapinya akan menjadi sorotan dan pertanyaan besar bagi para pengguna dan pengamat kebijakan digital di seluruh dunia. Pengawasan yang lebih ketat terhadap platform komunikasi ini bisa jadi akan berdampak pada kebijakan moderasi konten dan privasi pengguna di masa mendatang, serta menyoroti betapa pentingnya peran pemimpin perusahaan teknologi dalam menangani isu-isu berkenaan dengan kejahatan siber dan perlindungan anak.
