Terungkap! Alasan Hakim Larang Siaran Langsung Sidang Tom Lembong!

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk melarang siaran langsung (live) sidang dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong atau lebih dikenal sebagai Tom Lembong. Keputusan ini muncul pada saat sidang memasuki tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi, dan disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika pada hari Kamis, 20 Maret 2025.

Dalam penjelasannya, Hakim Dennie mengungkapkan kekhawatiran bahwa siaran langsung dapat mempengaruhi keterangan dari para saksi. Ia menyatakan, “Dimohonkan untuk tidak disiarkan secara live, ini karena sudah memasuki pemeriksaan saksi. Jadi kalau live atau langsung dikhawatirkan saksi-saksi lainnya menyaksikan langsung dan akhirnya mempengaruhi keterangannya nanti di persidangan.” Keputusan tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan dan ketidakberpihakan proses hukum, mengingat substansi sidang sangat bergantung pada keterangan saksi yang jujur dan tidak terpengaruh oleh informasi eksternal.

Keputusan untuk melarang siaran live ini juga diterima oleh para awak media yang hadir di ruang sidang. Hakim Dennie menyampaikan harapannya agar para jurnalis tetap meliput jalannya sidang, tetapi meminta agar tidak melakukan siaran langsung. “Namun, mohon maaf jangan melakukan siaran secara live atau langsung. Bisa dipahami ya teman-teman dari media, dari wartawan,” ungkapnya.

Kasus yang menjerat Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula ini berawal dari proses penyelidikan yang menunjukkan bahwa mantan Menteri Perdagangan ini diduga telah merugikan negara sebesar Rp578 miliar. Tuduhan berat tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan surat dakwaan di pengadilan.

Terkait dengan dugaan korupsi ini, beberapa alasan mengapa siaran langsung sidang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Terhadap Saksi: Siaran live dapat mengakibatkan saksi mendengar keterangan dari saksi lain, yang berpotensi mempengaruhi keterangan mereka yang akan disampaikan di sidang.

2. Integrity Proses Hukum: Dengan melarang siaran langsung, majelis hakim berusaha menjaga integritas dan ketidakberpihakan proses pengadilan agar berjalan secara adil.

3. Kepentingan Publik dan Hukum: Majelis Hakim mencermati bahwa ketertarikan publik terhadap kasus-kasus besar seperti ini harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

4. Perlindungan terhadap Saksi: Keputusan ini juga melindungi para saksi dari potensi intimidasi atau tekanan eksternal yang mungkin timbul akibat liputan media.

Seiring dengan jalannya persidangan, kasus ini tentunya terus menjadi perhatian publik, terutama mengingat jabatan tinggi yang pernah diemban oleh Tom Lembong. Penanganan kasus ini akan menjadi cerminan bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal transparansi dan keadilan di pengadilan.

Situasi ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun kepentingan publik dalam mengawasi proses hukum sangat penting, ada saat-saat tertentu di mana prosedur hukum harus diutamakan. Larangan siaran langsung ini, walau mungkin menimbulkan pro dan kontra di kalangan media dan masyarakat, tetap menjadi langkah yang dianggap penting oleh pihak hakim demi menjaga kelancaran dan keadilan dalam persidangan.

Dengan memasuki fase pembuktian selanjutnya, masyarakat tetap menunggu perkembangan yang akan terjadi dalam kasus ini serta dampak dari keputusan hakim yang melarang siaran langsung ini.