Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengeluarkan kebijakan yang memicu kontroversi, yaitu rencana untuk memindahkan para pelaku kejahatan lintas negara ke El Salvador. Langkah ini merupakan hasil dari perjanjian antara Trump dan Presiden El Salvador, Nayib Bukele, yang mendapati banyak perhatian publik karena pendekatan yang agresif dalam menangani kejahatan dan imigrasi.
Dalam pernyataannya, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menyebut kesepakatan ini sebagai “perjanjian migrasi yang paling luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya di dunia”. Bukele setuju untuk menerima kembali seluruh anggota geng MS-13 asal El Salvador yang tinggal ilegal di Amerika Serikat. Lebih menarik lagi, kesepakatan ini juga mencakup penerimaan imigran ilegal yang memiliki catatan kejahatan kekerasan dari negara lain, termasuk anggota geng Tren de Aragua dari Venezuela.
Salah satu aspek paling mengejutkan dari perjanjian ini adalah kesepakatan Bukele untuk menerima narapidana berbahaya asal Amerika Serikat. Hal ini menciptakan berbagai pertanyaan terkait dengan keadaan penjara di El Salvador, yang telah dijuluki “neraka di bumi” oleh laporan-laporan media. Tahun lalu, kondisi ekstrem di dalam penjara tersebut membuat banyak orang skeptis tentang kapasitas negara itu untuk menangani para narapidana yang dihasilkan oleh proses deportasi ini.
Berbagai pesawat deportasi sudah mulai beroperasi, mengangkut imigran ilegal dari AS, dengan rencana pengiriman narapidana kriminal ke El Salvador segera menyusul, dan biaya ditanggung oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam rangka memastikan kelancaran implementasi kesepakatan, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, telah melakukan kunjungan ke El Salvador, serta menjadwalkan perjalanan ke Kosta Rika, Guatemala, dan Republik Dominika untuk mendorong negara-negara tersebut agar mengikuti jejak El Salvador.
Kebijakan ini telah menimbulkan respon negatif dari banyak pihak, terutama di El Salvador. Sekretaris Jenderal Partai sayap kiri Farabundo Martí National Liberation Front, Manuel Flores, berpendapat bahwa kebijakan ini mencerminkan sikap Amerika Serikat yang menganggap kawasan Amerika Tengah sebagai “tempat pembuangan sampah”. Kritikan ini mencerminkan keraguan dan keprihatinan tentang dampak sosial dan kemanusiaan dari pemindahan narapidana ke El Salvador.
Selain kebijakan imigrasi yang kontroversial, Trump juga menunjukkan ketegasan dalam bidang perdagangan internasional. Ancaman tarif 25% yang ditujukan kepada barang-barang Meksiko dan Kanada juga membuahkan hasil, memaksa kedua negara untuk mencari solusi agar tidak terjebak dalam konflik perdagangan yang lebih besar. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dikabarkan setuju untuk mengerahkan 10.000 personel ke perbatasan serta mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk menghentikan penyelundupan opioid fentanyl ke AS.
Dengan pendekatan yang keras dan penuh kontroversi ini, Trump tampaknya berusaha untuk menunjukkan ketegasan pemerintahannya dalam upaya menanggulangi kejahatan lintas negara dan masalah imigrasi ilegal. Namun, langkah-langkah tersebut juga memperlihatkan dilema yang dihadapi oleh para pemimpin politik dalam menyeimbangkan keamanan nasional dan isu kemanusiaan. Sebagai hasilnya, kebijakan ini kemungkinan akan terus menjadi sorotan, baik secara domestik maupun internasional, seiring dengan perkembangan situasi di El Salvador dan reaksi dari masyarakat internasional terhadap tindakan pemerintah Trump.
