Pemerintah Turki menolak usulan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan evakuasi warga Gaza Palestina ke Indonesia. Penolakan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, saat pertemuan Kelompok Kontak Gaza yang berlangsung di Antalya, Turki Selatan pada Sabtu, 12 April 2025. Fidan menyatakan, “Kami menolak rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka.” Alasan utama di balik penolakan tersebut adalah keinginan Turki untuk menjaga agar warga Palestina tetap bertahan di tanah mereka dan tidak terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan setelah pertemuan, Fidan menjelaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah mendesak gencatan senjata permanen sebagai langkah awal untuk menjamin keselamatan dan keamanan warga Palestina. Ia menegaskan pentingnya dukungan internasional untuk mencapai gencatan senjata dan memastikan hak-hak warga Palestina diakui. Menurutnya, kekerasan yang dialami oleh orang-orang Palestina selama bertahun-tahun tidak seharusnya membuat mereka menyerah pada hak untuk tinggal di tanah kelahiran mereka.
Fidan mengungkapkan keyakinannya bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah air mereka dan akan terus berjuang untuk meraih kemerdekaan. “Rakyat Palestina tidak menyerah pada perjuangan mereka. Kami yakin bahwa warga Palestina suatu hari nanti akan hidup dalam kedamaian dan keamanan di bawah atap negara mereka sendiri,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengemukakan rencana evakuasi 1.000 warga Gaza, khususnya bagi mereka yang menderita akibat konflik, seperti anak-anak yatim dan korban yang terluka. Rencana tersebut disampaikan pada jumpa pers sebelum keberangkatannya ke Timur Tengah, di mana ia menegaskan pentingnya komitmen Indonesia untuk mendukung keselamatan rakyat Palestina. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia siap mengirim pesawat untuk mengevakuasi para korban, tetapi rencana ini masih membutuhkan persetujuan dari otoritas terkait.
Melihat pandangan Turki terhadap masalah ini, dapat dicatat bahwa pertemuan Kelompok Kontak Gaza dihadiri oleh beberapa perwakilan negara, termasuk Palestina, Arab Saudi, Qatar, dan lainnya. Negara-negara besar seperti Uni Emirat Arab, China, dan Rusia juga ikut berpartisipasi dalam diskusi mengenai krisis di Gaza ini. Dalam konteks ini, Fidan menyerukan pentingnya dukungan terhadap inisiatif gencatan senjata yang diusulkan oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Ia juga menekankan perlunya dukungan bagi rencana rekonstruksi Gaza yang diajukan oleh Liga Arab.
Fidan mengingatkan masyarakat internasional akan pentingnya pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan perbatasan yang ditetapkan pada tahun 1967, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Hal ini menunjukkan komitmen Turki untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina dalam mendirikan sebuah negara yang diakui secara internasional.
Dalam penutupan pernyataannya, Fidan menyerukan kepada semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap usaha-usaha yang memungkinkan tercapainya perdamaian yang nyata di kawasan tersebut. Melihat kompleksitas situasi yang terjadi di Gaza, pernyataan ini memperlihatkan ketegasan Turki dalam mempertahankan kedaulatan dan hak-hak rakyat Palestina, sekaligus meletakkan landasan bagi diplomasi internasional yang lebih berfokus pada solusi jangka panjang.
Seiring berjalannya waktu, tantangan untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut tetap menjadi perhatian utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia yang berupaya untuk berperan aktif dalam membantu penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama ini.
