Tahun 2025 kembali menjadi momen penting bagi pendidikan di DKI Jakarta dengan penyaluran Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus). Program bantuan sosial ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat yang tidak mampu, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau SMK. Diluncurkan pada awal Januari 2025, KJP Plus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan dukungan kepada siswa dari keluarga prasejahtera.
Sumber dana KJP Plus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, memastikan kelangsungan program yang mendukung banyak siswa di daerah tersebut. Ketua Komisi E juga menyatakan adanya pemulihan status bagi 105.255 kepemilikan KJP Plus yang sempat dicabut berdasarkan data dan verifikasi pada tahap kedua tahun 2024. Pemulihan ini diharapkan dapat membantu lebih banyak siswa yang membutuhkan bantuan pendidikan.
Untuk menjadi penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2025, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Syarat-syarat tersebut meliputi:
Berusia 6 hingga 21 tahun: Program ini ditujukan untuk siswa yang berada dalam rentang usia ini, mendukung mereka dalam mendapatkan pendidikan formal yang lebih baik.
Terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik): Calon penerima harus terdaftar dalam Dapodik, yang merupakan sistem pendataan nasional yang mencakup semua siswa di Indonesia.
- Berdomisili di Provinsi DKI Jakarta: Hanya mereka yang memiliki domisili resmi di DKI Jakarta yang dapat menerima manfaat dari KJP Plus.
Penerima KJP Plus dapat mengecek status mereka dengan mudah. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pengecekan:
Buka aplikasi browser di perangkat yang Anda gunakan.
Kunjungi situs resmi di kjp.jakarta.go.id.
Masukkan data yang diminta sesuai kolom yang tersedia.
Lengkapi informasi seperti tahun dan tahap pencairan.
- Klik tombol ‘Cek Penerima’ untuk melihat hasilnya.
Program KJP Plus diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan biaya pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Hal ini menjadi tindakan nyata dari pemerintah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. Dalam konteks ini, pemerintah DKI Jakarta mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan program ini, yang memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.
Dengan adanya KJP Plus, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat lebih mudah mencapai cita-cita mereka dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga melalui pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan program ini agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai langkah selanjutnya, masyarakat diimbau untuk memantau informasi terbaru seputar Bansos KJP Plus melalui situs resmi dan media sosial pemerintah DKI Jakarta guna mendapatkan pembaruan terkini mengenai program ini dan memastikan kelancaran dalam proses pendaftaran serta pencairan bantuan. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta.
