Pemerintah Vietnam meluncurkan langkah signifikan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dengan melakukan pemangkasan terhadap lima kementerian. Tindakan ini juga disertai dengan pengurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan restrukturisasi Majelis Nasional. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi yang telah diratifikasi oleh Komite Sentral Partai Komunis Vietnam pada akhir Januari lalu, bertujuan untuk merampingkan struktur pemerintahan serta meningkatkan efektivitas operasional.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, rencana restrukturisasi tersebut melibatkan beberapa penggabungan kementerian. Berikut adalah detail dari lima kementerian yang akan dikurangi:
- Kementerian Perencanaan dan Investasi akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, menjadi satu entitas baru yang disebut Kementerian Keuangan.
- Kementerian Konstruksi dan Kementerian Perhubungan akan disatukan menjadi Kementerian Konstruksi.
- Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan akan bergabung dengan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Kementerian Sains dan Teknologi juga akan dikonsolidasikan di bawah Kementerian Sains dan Teknologi.
- Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas dan Sosial akan diintegrasikan ke dalam Kementerian Dalam Negeri.
Di sisi lain, terdapat pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Etnis dan Agama, yang akan mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri terkait urusan agama. Dengan penggabungan ini, total jumlah kementerian pemerintah akan berkurang dari 22 menjadi 17.
Tidak hanya kementerian yang terkena dampak, struktur organisasi di Majelis Nasional juga mengalami perubahan. Komite Urusan Luar Negeri akan dibubarkan dengan tanggung jawabnya dibagi antara Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional, kantor Majelis Nasional, dan Kementerian Luar Negeri. Hal ini secara otomatis akan merubah nama Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional menjadi Komite Pertahanan, Keamanan, dan Urusan Luar Negeri Nasional.
Penggabungan lainnya yang terjadi dalam Majelis Nasional mencakup formasi baru untuk Komite Hukum dan Komite Kehakiman menjadi Komite Hukum dan Kehakiman yang terpadu, serta Komite Ekonomi yang akan berkolaborasi dengan Komite Keuangan dan Anggaran untuk menjadi satu komite baru. Keseluruhan penyesuaian ini akan mengurangi jumlah komite Majelis Nasional sebanyak dua unit.
Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengarahkan kementerian dan lembaga yang tidak terpengaruh oleh penggabungan untuk merampingkan divisi internal mereka serta mencapai pengurangan pegawai minimal 15 hingga 20 persen. Sementara itu, kementerian yang menikmati penggabungan diharapkan untuk menekan pengurangan pegawai hingga 35 hingga 40 persen. Target dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah PNS yang menggantungkan hidupnya kepada anggaran negara minimal 20 persen.
Rencana restrukturisasi ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, mengingat pengeluaran anggaran pemerintah Vietnam bisa lebih efisien dan berdaya guna. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi biaya operasional, tetapi juga untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemerintahan yang lebih ramping dan responsif.
Dengan memfokuskan pada efisiensi anggaran, Vietnam berupaya untuk menyusun kembali struktur pemerintahan agar dapat bertahan dalam tantangan ekonomi global saat ini. Penggabungan kementerian dan penataan ulang Majelis Nasional diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keputusan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Vietnam untuk melakukan transformasi yang membangun serta responsif terhadap perkembangan zaman.
