Vietnam Pangkas Kementerian dari 30 Jadi 22: Cara Efisiensi Anggaran

Pemerintah Vietnam mengambil langkah signifikan dalam upaya efisiensi anggaran dengan merencanakan pengurangan jumlah kementerian dan lembaga dari sebelumnya 30 menjadi 22. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan birokrasi yang dianggap menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam reformasi ini, Vietnam berencana memangkas hingga satu dari lima pekerjaan di sektor publik, serta mengurangi anggaran pemerintah hingga miliaran dolar.

Reformasi birokrasi ini, yang terinspirasi oleh kebijakan serupa yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak hanya menyasar kementerian tetapi juga akan berdampak pada berbagai sektor lainnya, termasuk layanan sipil, media, kepolisian, dan militer. Dengan pemangkasan ini, sekitar 100 ribu pegawai negeri diharapkan akan diberhentikan atau ditawari untuk pensiun dini.

To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, menegaskan bahwa lembaga negara tidak seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang tidak kompeten. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi administrasi publik. Langkah ini adalah bagian dari strategi untuk mewujudkan visi Vietnam menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Meskipun pemotongan anggaran ini diharapkan dapat menghemat sekitar USD 4,5 miliar dalam lima tahun ke depan, langkah ini juga mendapatkan perhatian karena diperkirakan akan menimbulkan beban biaya pensiun dan pesangon bagi pegawai yang terdampak, yang akan mencapai sekitar USD 5 miliar. Kecemasan di kalangan pegawai negeri tumbuh seiring dengan banyaknya laporan yang menyebutkan bahwa mereka memilih untuk pensiun dini atau mencari pekerjaan di sektor swasta sebagai langkah untuk menghindari ketidakpastian di tempat kerja mereka.

Vietnam, yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1% pada tahun 2024, juga menargetkan pertumbuhan hingga 8% pada 2025. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, optimisme terhadap potensi prospek ekonomi negara ini masih tinggi. Namun, ada kekhawatiran tentang pengaruh kebijakan tarif perdagangan yang mungkin dilakukan kembali oleh pemerintah AS, yang bisa berdampak pada jalur ekspor Vietnam.

Langkah-langkah efisiensi ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi biaya, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi Partai Komunis Vietnam dalam memimpin negara menuju transformasi ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif. Melalui skema ini, diharapkan bahwa pemerintah dapat menciptakan struktur yang lebih ramping dan responsif dalam mengelola sumber daya negara.

Dalam konteks lebih luas, keputusan pemangkasan ini menimbulkan perdebatan di kalangan publik dan pegawai negeri. Sebagian melihatnya sebagai upaya penting yang harus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan, sementara yang lain merasa khawatir dengan nasib mereka serta keberlangsungan layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing, pemerintah Vietnam harus memastikan bahwa langkah-langkah ini diiringi dengan program-program pelatihan dan pengembangan yang memadai bagi pegawai yang masih bertahan, selain memberikan dukungan bagi yang terkena dampak kebijakan tersebut.

Dengan perubahan yang radikal ini, Vietnam menunjukkan komitmennya untuk menghadapi tantangan dan menciptakan sebuah pemerintahan yang lebih fleksibel serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya transformasi, Vietnam juga membangun harapan dalam meningkatkan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.