Belakangan ini, istilah “Vox Populi Vox Dei” menjadi sorotan di media sosial (medsos) setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025. Pengesahan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat yang menilai adanya kurangnya transparansi dan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
“Vox Populi Vox Dei” merupakan ungkapan dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Istilah ini mengandung makna mendalam tentang pentingnya mendengarkan dan menerapkan aspirasi rakyat dalam sistem pemerintahan, terutama dalam konteks demokrasi. Dalam masyarakat yang menganut prinsip demokrasi, suara rakyat diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan publik dan tindakan pemerintah.
Penggunaan istilah “Vox Populi Vox Dei” bukan tanpa alasan. Banyak masyarakat mengartikannya sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, terutama dalam situasi di mana kebijakan yang diambil dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat umum. Hal ini sangat relevan dengan kecaman yang muncul setelah pengesahan RUU TNI, di mana banyak pihak merasa bahwa pemerintah lebih mementingkan kepentingan institusi ketentaraan daripada suara rakyat.
Secara historis, ungkapan ini telah sering digunakan dalam konteks politik untuk menekankan bahwa legitimasi kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Dalam beberapa laporan, “Vox Populi Vox Dei” diangkat sebagai simbol perjuangan bagi berbagai gerakan sosial dan politik yang berupaya menegaskan bahwa pemerintah wajib memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ketika rakyat bersuara atau melakukan demonstrasi, ungkapan ini sering digunakan untuk menekankan pentingnya mendengar dan menanggapi pendapat publik.
Melalui media sosial, istilah tersebut berkembang menjadi viral dan banyak dibahas di berbagai platform. Warganet memanfaatkan istilah ini untuk menyuarakan pendapat, menggugah kesadaran, dan mengajak lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai isu-isu sosial dan politik yang relevan. Komentar di medsos pun menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan adanya perubahan dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik.
Dalam filosofi yang terkandung dalam “Vox Populi Vox Dei”, terdapat prinsip bahwa kedaulatan tertinggi terletak di tangan rakyat dan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan kehendak rakyat dan aspirasi mereka. Banyak aktivis dan tokoh masyarakat menganggap ungkapan ini penting, terutama dalam konteks mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Masyarakat yang merasa terabaikan sering kali mengungkapkan kekecewaannya melalui berbagai media, termasuk media sosial. Istilah “Vox Populi Vox Dei” menjadi salah satu cara untuk mengingatkan pemerintah bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan suara rakyat. Di tengah dinamika demokrasi yang kerap kali diwarnai oleh ketidakpuasan publik, penting bagi pemerintah untuk bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.
Dalam momen ini, “Vox Populi Vox Dei” muncul sebagai pengingat bahwa suara rakyat penting dalam setiap keputusan yang diambil di level pemerintahan. Demikian pula, pengesahan RUU TNI menunjukkan tantangan dalam membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat. Istilah ini menjadi penting, tidak hanya sebagai ungkapan, tetapi sebagai dorongan untuk menjaga hubungan demokratis dan memastikan bahwa setiap kebijakan senantiasa berpihak kepada rakyat. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan konteks dari istilah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik yang terjadi.
