Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan bahwa pemerintah akan berusaha maksimal dalam melindungi hak-hak buruh PT Sritex yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Noel menegaskan pentingnya koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan manajemen Sritex untuk menghindari PHK, namun mengakui bahwa ketentuan hukum memaksa kondisi ini.
Sritex, salah satu perusahaan besar di sektor tekstil, sedang menghadapi permasalahan serius setelah putusan pailit oleh Pengadilan Niaga yang memberikan perhatian utama kepada kurator sebagai pihak yang mengelola keadaan perusahaan. “Kita negara hukum, maka kita harus tunduk pada hukum,” ujar Noel, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
PHK ini bukanlah tindakan yang diinginkan oleh pihak Kemnaker maupun manajemen Sritex, karena mereka telah berusaha mencari solusi alternatif yang tidak melibatkan pemutusan hubungan kerja. Namun, keputusan akhirnya berada di tangan kurator yang memilih untuk melaksanakan PHK sebagai langkah terbaik dalam situasi sulit ini. Menghadapi kenyataan pahit ini, Kemnaker berkomitmen untuk memastikan hak-hak buruh dipenuhi sepenuhnya.
Adapun hak-hak buruh yang dijamin dalam situasi ini meliputi:
Pesangon: Karyawan yang terkena PHK akan menerima pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi tanggung jawab kurator yang ditunjuk oleh pengadilan.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Program ini bertujuan memberikan perlindungan finansial bagi buruh yang kehilangan pekerjaan mereka.
- Jaminan Hari Tua: BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam memfasilitasi perlindungan jaminan hari tua bagi para pekerja yang terpengaruh.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa PHK resmi diberlakukan per tanggal 26 Februari 2025, dengan hari terakhir bekerja bagi para karyawan pada hari Jumat, 28 Februari. Total karyawan yang terkena dampak PHK mencapai 8.400 orang, sebuah angka yang mencerminkan dampak signifikan terhadap masyarakat lokal.
Menyikapi kondisi ini, Disperinaker Sukoharjo telah menyiapkan langkah proaktif dengan menyediakan sekitar 8.000 lowongan pekerjaan di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini diharapkan dapat membantu meringankan beban para buruh yang di-PHK dan memfasilitasi transisi mereka ke dunia kerja yang baru.
Pemerintah di bawah naungan Kemnaker dan instansi terkait berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan, tidak hanya dalam hal pemenuhan hak-hak pesangon tetapi juga dalam mempersiapkan buruh untuk kembali beraktivitas di sektor lain. Noel menegaskan bahwa pemerintah akan selalu berada di garis terdepan membela hak buruh di seluruh Indonesia.
The situation at Sritex menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh sektor industri di Indonesia, terutama pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Meskipun demikian, komitmen pemerintah untuk menjaga hak-hak buruh dan memberikan solusi jangka panjang tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang ada. Ke depannya, diharapkan adanya pemulihan yang cepat baik bagi buruh yang terdampak maupun bagi perusahaan yang mengalami kendala operasional.
