Argentina Ikuti Langkah Trump: Resmi Keluar dari WHO!

Argentina baru-baru ini mengumumkan penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebuah langkah yang mencerminkan keputusan serupa yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu yang lalu. Dalam pernyataannya pada hari Rabu, 5 Februari 2025, kantor Presiden Javier Milei menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut, yang diungkapkan sebagai perbedaan pendapat kebijakan mendasar, khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19.

Menurut pernyataan resmi, WHO dianggap telah “gagal dalam ujian terbesarnya” saat menangani krisis kesehatan global yang disebabkan oleh virus corona. Hal ini merujuk kepada karantina yang diperpanjang selama pandemi, yang disebut telah menyebabkan “salah satu bencana ekonomi terbesar dalam sejarah dunia.” Data yang dirilis oleh kantor kepresidenan Argentina menunjukkan bahwa penguncian yang diterapkan oleh pemerintah sebelumnya berkontribusi pada kerugian ekonomi yang signifikan, serta menyebabkan sekitar 130.000 kematian.

Juru bicara Presiden Milei, Manuel Adorni, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Gerardo Werthein sudah diinstruksikan untuk memulai proses penarikan diri Argentina dari WHO. “Kami warga Argentina tidak akan membiarkan organisasi internasional campur tangan dalam kedaulatan kami, apalagi dalam kesehatan kami,” tegas Adorni menegaskan sikap pemerintah terhadap intervensi asing dalam kebijakan domestik.

Sementara itu, terlepas dari keputusan untuk keluar dari WHO, Adorni menekankan bahwa Argentina tidak menerima dana dari organisasi tersebut, sehingga penarikan ini tidak akan berdampak pada layanan kesehatan nasional yang tersedia bagi warganya.

Kebijakan ini tampaknya tidak terlepas dari sikap Milei terhadap kebijakan karantina yang diterapkan selama pandemi. Pada tahun 2020, sebelum menjabat sebagai presiden, Milei secara aktif memprotes tindakan isolasi yang ditetapkan oleh Presiden Alberto Fernandez, dengan menuduh bahwa karantina merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan” yang mengancam kebebasan individual.

Langkah Argentina untuk keluar dari WHO dapat dilihat sebagai bagian dari tren global yang lebih luas, di mana beberapa negara, termasuk AS, menunjukkan ketidakpuasan terhadap organisasi internasional yang dianggap gagal dalam menghadapi tantangan kesehatan.

– Dalam konteks ini, Donald Trump pada dinihari menjabat mengungkapkan ketidakpuasan serupa terhadap WHO, menuduh organisasi tersebut tidak mampu menangani pandemi dengan baik, serta memaksakan kewajiban keuangan yang “tidak adil” kepada AS.
– Pada hari pertama kepresidenannya, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memulai proses penarikan diri dari WHO, yang direncanakan akan selesai dalam waktu 12 bulan.
– Ini bukan pertama kalinya AS mencalonkan sebagai negara anggota, karena pada 2020 Trump juga mengancam menarik diri dari organisasi tersebut, dan mengklaim bahwa WHO membantu China menyesatkan dunia mengenai asal-usul Covid-19.

Tindakan Trump berujung pada pembatalan keputusan tersebut oleh penggantinya, Joe Biden, yang mengembalikan kembali posisi AS di dalam WHO pada hari pelantikannya. WHO sendiri merespons keputusan AS dengan menyatakan penyesalan dan menggarisbawahi peran pentingnya dalam kesehatan dan keamanan global.

Sejarah menunjukkan bahwa AS selama ini menjadi salah satu donor terbesar untuk WHO, menyumbang hampir USD 950 juta pada tahun 2024, yang berkontribusi 15% dari total anggaran organisasi tersebut.

Milei, yang dikenal sebagai seorang anarko-kapitalis, menjadi pemimpin internasional pertama yang mengunjungi Trump di Mar-a-Lago, Florida, setelah kemenangan Partai Republik di pemilihan umum AS tahun 2024. Kunjungan ini mengindikasikan adanya hubungan yang lebih erat antara pemerintah Argentina dan administrasi Trump, serta potensi kerjasama di masa depan dalam kebijakan internasional.

Langkah Argentina untuk keluar dari WHO menjadi sorotan dalam konteks diskusi global mengenai peran organisasi internasional saat menghadapi krisis kesehatan, serta bagaimana negara-negara merespons tantangan tersebut dengan menciptakan kebijakan yang lebih berfokus pada kedaulatan nasional.