AS Siap Kirim Bom Lagi ke Israel: Apa Dampaknya bagi Wilayah?

Jakarta, Podme.id – Dalam perkembangan terbaru, pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden telah mencabut penangguhan pengiriman senjata, termasuk bom seberat 1 ton, ke Israel. Keputusan ini diumumkan setelah Gedung Putih menginstruksikan Pentagon untuk melanjutkan pengiriman tersebut. Hal ini menandakan adanya perubahan kebijakan yang cukup signifikan, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Menurut laporan yang diterima dari Anadolu pada Minggu, 26 Januari 2025, tiga pejabat Israel menyatakan bahwa informasi mengenai keputusan ini disampaikan oleh Pentagon kepada pihak berwenang Israel pada hari Jumat lalu. Rencananya, sebanyak 1.800 bom jenis MK-84 akan dimuat ke dalam kapal dan dikirim ke Israel dalam beberapa hari mendatang. Kebijakan ini menjadi perhatian banyak orang mengingat situasi di Gaza yang saat ini sedang bergolak.

Sebelumnya, pada Mei 2024, Presiden Biden memutuskan untuk menangguhkan pengiriman senjata ke Israel karena meningkatnya kekhawatiran terkait penggunaan senjata berat di wilayah yang padat penduduk. Penangguhan ini diambil setelah banyak laporan yang mencatat dampak besar dari serangan militer Israel yang menyebabkan banyak korban jiwa, terutama di kalangan wanita dan anak-anak di Gaza.

Sejak dimulainya konflik baru pada 7 Oktober 2023, lebih dari 47.000 warga sipil, termasuk banyak anak-anak dan wanita, dilaporkan tewas akibat serangan militer Israel di wilayah tersebut. Hal ini mengundang kritik keras dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen AS. Beberapa di antara mereka, seperti Senator Bernie Sanders, secara terbuka menyerukan untuk menghentikan pasokan senjata ke Israel. Desakan ini mencerminkan adanya ketidakpuasan di kalangan pemilih, terutama pemilih Arab dan Muslim, yang merasa bahwa dukungan AS terhadap Israel merugikan hak asasi manusia.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh adanya tuntutan kejahatan perang yang ditujukan kepada para pejabat tinggi Israel. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait tindakan militernya di daerah konflik.

Kepentingan politik di AS juga berperan dalam keputusan ini, mengingat pemilu yang akan datang. Banyak pemilih yang peduli terhadap isu hak asasi manusia menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan kebijakan luar negeri Biden yang dianggap terlalu pro-Israel. Dalam konteks ini, pertanyaan muncul seputar potensi dampak kebijakan tersebut terhadap pemilih di musim pemilu mendatang, khususnya di kalangan komunitas Arab dan Muslim di AS.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait kabar pengiriman bom oleh AS kepada Israel:

1. Capaian Awal: Pengiriman senjata seberat 1 ton kepada Israel sempat ditangguhkan pada Mei 2024 karena kekhawatiran penggunaan di area padat penduduk.
2. Jumlah Senjata: Sebanyak 1.800 bom MK-84 akan segera dikirim ke Israel dalam waktu dekat.
3. Korban Jiwa: Sejak dimulainya konflik baru, lebih dari 47.000 warga sipil di Gaza dilaporkan tewas.
4. Tuntutan Hukum: Dua pemimpin pemerintah Israel menghadapi tuntutan kejahatan perang oleh ICC.
5. Kritik di AS: Banyak anggota parlemen AS, termasuk Bernie Sanders, menyerukan pengakhiran pasokan senjata ke Israel.

Keputusan ini semakin memperuncing perdebatan di dalam negeri AS soal dukungan terhadap Israel di tengah situasi kemanusiaan yang kritis di Jalur Gaza. Semakin banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk memperhatikan implikasi dari kebijakan luar negeri tersebut terhadap rakyat Palestina yang terkena dampak. Sementara itu, reaksi dunia internasional terhadap kebijakan ini mungkin akan terus berkembang, seiring dengan eskalasi ketegangan di wilayah tersebut.