Badan Otorita Tanggapi Anggaran IKN Diblokir Sri Mulyani

Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy, merespons terkait penguncian anggaran proyek pembangunan IKN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, masalah ini berdampak signifikan terhadap kelangsungan proyek besar yang diharapkan dapat menyokong keberlangsungan pembangunan Ibu Kota baru di Nusantara.

Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh OIKN, anggaran untuk pembangunan IKN pada tahap kedua mencapai Rp48,8 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. “Program pembangunan IKN tahap 2 (tahun 2025-2029) dirancang untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” ujar Troy.

Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, anggaran yang diajukan tidak hanya mencakup dana dari APBN, tetapi juga melibatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, dan investasi swasta yang diharapkan mencapai Rp6,49 triliun pada tahun 2025. Anggaran tersebut direncanakan akan digunakan untuk membangun kompleks perkantoran, termasuk infrastruktur penting seperti peradilan dan legislatif yang mendukung fungsi pemerintahan di IKN.

Namun, situasi saat ini menunjukkan adanya kendala besar dalam bentuk pemblokiran anggaran yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa sejumlah anggaran di kementeriannya masih terblokir dan ini berpengaruh langsung terhadap realisasi pembangunan IKN. Dody menjelaskan bahwa pemblokiran terjadi sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD untuk tahun anggaran tersebut, yang membuat anggaran Kementerian PU menyusut menjadi hanya Rp29,57 triliun.

“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” tegas Dody saat memberikan penjelasan di Kompleks DPR RI. Meskipun menghadapi tantangan ini, ia menegaskan akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan mengenai kebutuhan anggaran demi mendanai program-program penting yang mendesak dijalankan.

Dalam konteks ini, Kementerian PU berharap bisa mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN yang strategis. “Kalau bisa, minta tambahan anggaran Rp1.000 triliun, kenapa tidak?” ungkap Dody dengan nada optimis.

Namun, kondisi keuangan pemerintah saat ini menghadapi tantangan berat, yang dihadapkan pada pelaksanaan efisiensi belanja yang dituntut pemerintah pusat. Kementerian Keuangan diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas dan solusi konkret agar kebutuhan terhadap anggaran dapat terpenuhi, dan proyek pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana.

Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi kawasan, tetapi juga mendukung tujuan strategis nasional dalam menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi ibu kota baru. Anggaran yang terblokir menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi agar cita-cita menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dapat terwujud, sejalan dengan visi besar pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan demi pemerataan pembangunan di Indonesia.