Bahlil Tegaskan Satu Frame dengan Prabowo, Bantah Omongan Dasco!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengutarakan bahwa dirinya tetap sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan penyaluran gas LPG 3 kg, yang sering disebut gas melon. Dalam sambutannya di Rakernas Partai Golkar di Jakarta, Bahlil menegaskan pentingnya kebijakan ini untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah beberapa kali menekankan pentingnya agar gas LPG subsidi disalurkan dengan baik. Karenanya, langkah yang diambil Bahlil untuk melarang pengecer menjual gas melon merupakan upaya untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan instruksi presiden. “Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan memerintahkan untuk memastikan agar LPG ataupun subsidi tepat sasaran, itulah kenapa kami membuat kebijakan ini,” ungkapnya.

Dalam penjelasannya, Bahlil juga menceritakan latar belakang pengambilan keputusan tersebut. Sebagai kader Golkar yang berasal dari masyarakat bawah, ia merasakan dampak langsung dari ketidakadilan dalam penyaluran subsidi. Dalam hal ini, ia menyoroti masalah harga gas melon yang seharusnya dari pemerintah dijual dengan harga Rp 12.750, namun sampai di pengecer dijual dengan harga Rp 23.000 hingga Rp 30.000. “Selisih harga ini menciptakan kerugian bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.

Bahlil mengungkapkan, jika subsidi tidak dikelola dengan baik, negara dapat kehilangan triliunan rupiah. “Mengurai uangnya puluhan triliun, bayangkan ada selisih harga Rp 7.000 dari Rp 18.000, itu sudah sekitar 15-20 persen dari subsidi. Kalau dikalikan dengan total subsidi, itu bisa mencapai Rp 15-17 triliun,” jelasnya.

Masalah lain yang dihadapi adalah adanya praktik pengoplosan gas, di mana gas LPG 3 kg dicampur dengan gas 12 kg. Hal ini semakin menambah kerugian negara. Bahlil menegaskan bahwa tindakan ini merugikan masyarakat yang membutuhkan subsidi gas untuk kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, ketegangan muncul ketika Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa kebijakan pelarangan pengecer menjual gas melon adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Dasco menyatakan bahwa kebijakan tersebut diambil oleh Bahlil dan bahwa Prabowo justru memerintahkan untuk memberikan kebebasan kepada pengecer kembali setelah melihat antrean masyarakat untuk mendapatkan gas melon.

“Ini sebenarnya bukan kebijakannya dari Presiden. Prabowo turun tangan setelah melihat kondisi di masyarakat,” kata Dasco. Ia menambahkan bahwa Presiden memerintahkan agar pengecer dapat beroperasi lagi sambil terus memperbaiki situasi penyaluran gas melon.

Dasco pun memastikan bahwa saat ini stok gas melon aman dan tidak mengalami kelangkaan. “Stok tidak langka, stok ada, dan terkonfirmasi tidak langka,” tukasnya.

Kebijakan terkait gas melon ini tentunya menjadi sorotan banyak pihak, terutama dengan adanya perbedaan penafsiran antara Bahlil dan Dasco mengenai sumber kebijakan tersebut. Masyarakat pun mengharapkan agar penyaluran subsidi tepat sasaran sehingga dapat meringankan beban mereka di tengah ekonomi yang tidak menentu.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, Bahlil berkomitmen untuk terus mengawasi penerapan kebijakan tersebut dan memastikan bahwa subsidi yang ada benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.