DEN Temui Prabowo: Evaluasi Dampak Kebijakan Trump pada Ekonomi

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dampak dari kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap ekonomi Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menganalisis risiko serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil Indonesia untuk menghadapi perubahan dinamika ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan Trump.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa diskusi mencakup berbagai kebijakan penting Trump, termasuk tarif perdagangan, kebijakan imigrasi, dan efeknya pada perekonomian Indonesia. “Kami telah melaporkan secara detail kepada Bapak Presiden mengenai potensi dampak dari kebijakan Trump, baik positif maupun negatifnya. Bapak Presiden juga telah memberikan arahan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis,” ujar Seto setelah pertemuan di Istana Negara.

Salah satu masalah signifikan yang dihadapi Indonesia adalah kebijakan deportasi imigran ilegal di AS. Hal ini diungkapkan oleh anggota DEN lainnya, Chatib Basri, yang mencatat bahwa banyak pekerja dengan upah rendah di AS berasal dari kelompok yang tidak terdaftar. Jika kebijakan ini diteruskan, pemulangan pekerja tersebut dapat meningkatkan upah tenaga kerja di AS dan, pada gilirannya, menyebabkan inflasi yang lebih tinggi.

“Dampaknya, The Fed mungkin akan menaikkan suku bunga, yang bisa memperkuat dolar AS. Ini berpotensi memberikan tekanan pada ekonomi Indonesia, terutama dalam stabilitas nilai tukar dan investasi,” jelas Chatib. Kenaikan nilai dolar juga dapat berimbas pada daya saing produk Indonesia di pasar internasional yang semakin ketat.

Menanggapi berbagai tantangan ini, DEN merekomendasikan serangkaian langkah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Penyederhanaan proses perizinan untuk mempercepat investasi.
2. Perbaikan iklim investasi agar lebih ramah terhadap investor.
3. Percepatan implementasi teknologi pemerintah (GovTech) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

Langkah-langkah ini dianggap penting oleh DEN untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi akibat kebijakan Trump. Chatib menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik sebagai langkah vital untuk meminimalkan hambatan birokrasi. “Jika digitalisasi dalam pelayanan publik dapat dipercepat, maka hambatan birokrasi bisa diminimalkan. Presiden mendukung penuh langkah-langkah ini untuk memperkuat daya saing Indonesia,” tuturnya.

Dalam konteks yang lebih luas, tantangan-tantangan yang muncul akibat kebijakan Trump tidak hanya berdampak pada Indonesia tetapi juga pada negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang dengan AS. Kebijakan tarif tinggi, misalnya, dapat memukul sektor ekspor Indonesia, terutama di industri seperti elektronik dan produk agrikultur. Oleh karena itu, strategi untuk diversifikasi pasar ekspor menjadi semakin krusial.

Dengan pertemuan ini, DEN juga berharap untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kebijakan luar negeri dan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Trump dapat menciptakan peluang baru bagi Indonesia. Selain menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang yang mungkin timbul dari kebijakan baru juga sangat diharapkan.

Dukungan dari pemerintah dalam merumuskan strategi tersebut, dalam hal ini melalui pemimpin seperti Presiden Prabowo Subianto, menjadi kunci dalam menentukan arah ekonomi nasional ke depan. Respons yang cepat dan tepat terhadap dinamika global yang sedang berlangsung dapat membantu Indonesia untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam iklim ekonomi yang semakin kompetitif.