Donald Trump Kembali ke Gedung Putih! Bisakah Ia Hentikan Dakwaan?

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat yang berlangsung pada Rabu lalu membawa dampak signifikan terhadap situasi hukum yang dihadapinya. Sebagai mantan presiden AS pertama yang menghadapi dakwaan pidana, Trump kini berurusan dengan empat kasus hukum, mulai dari tuduhan pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels hingga upayanya untuk membatalkan hasil pemilu 2020. Pertanyaannya kini adalah, apakah kembalinya Trump ke Gedung Putih dapat menghentikan dakwaan kasus-kasus kriminal yang menimpanya?

Dalam konteks ini, pejabat Departemen Kehakiman AS sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghentikan beberapa kasus pidana yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Jack Smith. Kebijakan lama yang melarang penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat menjadi faktor penting dalam proses hukum ini. Menurut sumber yang mengetahui kasus ini, ada kemungkinan proses hukum tersebut akan terdampak oleh posisi Trump sebagai presiden yang baru terpilih.

Berdasarkan data terkini, Trump telah dinyatakan bersalah dalam salah satu kasus di New York terkait pemalsuan catatan bisnis yang berkaitan dengan pembayaran kepada Daniels. Hal ini menjadikannya sebagai mantan presiden pertama yang diadili atas kejahatan serius. Trump sendiri mengklaim bahwa semua dakwaan tersebut bermotif politik dan menegaskan bahwa ia tidak bersalah. Jika Trump sukses mempertahankan posisinya sebagai presiden, ia mungkin tidak akan merasakan dampak hukum yang signifikan selama masa jabatannya.

Kristy Parker, penasihat spesialis di Protect Democracy, menegaskan bahwa meskipun Trump memiliki kekuatan untuk menghentikan beberapa kasus, hal itu tidak serta merta berarti tindakannya adalah benar. "Menangguhkan proses hukum bukan berarti kesalahan yang dilakukan dapat diabaikan," ujarnya. Ini menunjukkan bahwa situasi hukum Trump tetap kompleks dan penuh tantangan, meskipun kembalinya dia ke Gedung Putih memberikan pengaruh tertentu terhadap kasus-kasus tersebut.

Terdapat beberapa poin penting terkait dengan kasus hukum yang dihadapi Donald Trump:

1. Kasus Uang Tutup Mulut di New York: Tim pengacara Trump berencana untuk meminta penundaan hukuman yang dijadwalkan pada 26 November. Penjatuhan hukuman sebelum pelantikan Trump akan menjadi momen yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hukum AS, sehingga kemungkinan persidangan ini akan ditunda.

2. Penuntutan Federal: Trump dijadwalkan menghadapi empat dakwaan di pengadilan federal di Washington. Tuduhan ini meliputi penyebaran klaim palsu tentang kecurangan pemilu, serta penyimpanan dokumen rahasia. Departemen Kehakiman sedang mengajukan banding terhadap keputusan seorang hakim yang sebelumnya membatalkan tuduhan tersebut.

3. Kasus Pemerasan di Georgia: Jaksa di Fulton County menuntut Trump atas dugaan usaha untuk membalikkan hasil pemilu di negara bagian tersebut. Meskipun Trump berharap untuk menghentikan proses hukum ini, ada kemungkinan bahwa kasus tersebut akan terus berlanjut, terutama jika permohonan pengacaranya ditolak.

Rencana Trump untuk memecat Jack Smith, yang memimpin kasus-kasus pemidana federal, menunjukkan ketegangan yang kian meningkat antara Trump dan sistem hukum AS. Satu lagi sidang persidangan telah dijadwalkan sebelum pelantikan Trump pada 20 Januari, meski para ahli hukum berpendapat bahwa pelaksanaan persidangan tersebut tidak mungkin terjadi jika Trump terpilih kembali.

Meskipun kemenangan Trump dalam pemilihan presiden memberikan sejumlah perlindungan terhadap proses hukum yang mengancamnya, tantangan hukum tidak akan sepenuhnya hilang. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui sebelum situasi hukum ini mendapatkan penyelesaian yang jelas. Prediksi para ahli hukum menunjukkan bahwa Trump mungkin tidak akan menghadapi konsekuensi hukum yang berarti selama masa jabatannya sebagai presiden.