Gaduh MBG: Pandji Pragiwaksono Tantang Pendukung Pemerintah

Pandji Pragiwaksono kembali menjadi sorotan setelah mengomentari keributan yang terjadi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube-nya pada tanggal 28 Januari 2025, Pandji menyoroti reaksi berlebihan dari para pendukung pemerintah yang tidak siap menerima kritik terhadap program ini.

MBG, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan saat ini, diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati makanan bergizi. Namun, pelaksanaannya di beberapa daerah menunjukkan hasil yang mengecewakan. Pandji mengungkapkan, sebagai program yang menjadi andalan, MBG tentu akan menarik perhatian dan kritikan dari publik. “Namanya juga program unggulan, pasti akan mendapat perhatian publik,” ujar Pandji.

Dalam video tersebut, Pandji memberikan nasihat kepada pendukung program ini agar tidak terbawa emosi ketika menghadapi kritik. Ia menekankan pentingnya menerima masukan dari publik, terutama ketika ekspektasi yang dicanangkan tidak terpenuhi. “Jangan kaget kalau rame, jangan sensi kalau nggak berjalan sesuai rencana, jangan sensi kalau ada yang suka. Wajar, namanya program unggulan,” jelaskannya.

Menurut Pandji, kegaduhan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa banyak pendukung pemerintah belum siap menghadapi kritik yang konstruktif. “Kalau nggak siap punya program unggulan, ya gini jadinya, ngomel-ngomel,” katanya dengan tegas. Pandji berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya lebih bijaksana dalam merancang program-program besar agar tidak mudah menjadi sasaran kritik. Ia menyarankan, jika pemerintah merasa tidak sanggup menerima kritik, sebaiknya tidak meluncurkan program-program yang terlihat ambisius dan megah.

Pandji juga menyoroti isu dugaan kecurangan dalam pelaksanaan MBG yang melibatkan beberapa vendor mitra pemerintah. Banyak masukan publik yang berfokus pada masalah kualitas makanan yang disajikan. Di beberapa daerah, ditemukan bahwa makanan yang disediakan tidak memenuhi standar layak konsumsi, sesuatu yang berpotensi merugikan citra pemerintah. “Sebenarnya, sorotan publik tertuju pada dugaan kecurangan dari vendor-vendor yang bermitra dengan pemerintah untuk menjalankan MBG,” ungkap Pandji.

Sikap defensif yang ditunjukkan oleh pendukung pemerintah, menurut Pandji, bisa jadi terkait dengan perasaan bahwa kritik terhadap program tersebut adalah kritik terhadap presiden itu sendiri. Hal ini menciptakan perdebatan sengit di antara pendukung dan penentang program, membuat suasana semakin gaduh. Pandji pun menekankan, jika ingin meluncurkan program unggulan, pihak pengelola perlu siap menghadapi tantangan dan kritik yang mungkin muncul.

Di luar perdebatan ini, masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam menilai dan memberikan kritik yang konstruktif. Pandji berharap agar program-program yang diluncurkan pemerintah benar-benar bisa memberikan manfaat bagi rakyat dan tidak sekadar menjadi slogan. Harapan tersebut terikat pada keinginan agar pemerintah mampu mendengarkan suara publik dan bertindak berdasarkan masukan yang ada.

Pandji juga memberikan pernyataan akhir yang cukup menohok, “Kalau nggak yakin bisa nahan emosi, ya jangan bikin program unggulan. Jangan punya program sekalian.” Ini menandakan bahwa dalam dunia pemerintahan, kritik dan saran masyarakat adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi terkait program MBG, harapan akan peningkatan kualitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah tetap menjadi fokus utama. Ke depannya, masyarakat dan pemerintah diharapkan bisa saling mengisi dan mendengarkan, agar program-program yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.