Israel Putuskan Hubungan dengan UNRWA, Tuduh Dukung Hamas!

Israel secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Kamis, 30 Januari 2023. Keputusan ini diambil setelah Israel menuduh UNRWA memberikan perlindungan kepada militan Hamas di tengah ketegangan yang terus meningkat terkait konflik di Gaza dan wilayah sekitarnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, mengungkapkan pendapat pemerintah dengan menegaskan bahwa “UNRWA sama dengan organisasi yang dipenuhi dengan aktivitas teror Hamas,” melalui platform media sosial.

Langkah yang diambil Israel ini akan mengakibatkan larangan operasional bagi UNRWA di seluruh wilayah Israel serta penghentian semua kontak dengan pejabat Israel. Keputusan tersebut berpotensi menghambat distribusi layanan vital bagi pengungsi Palestina, yang sudah mengalami kesulitan pasca 15 bulan konflik yang berkepanjangan di Gaza.

Dalam konteks ini, Israel menuduh bahwa karyawan UNRWA berperan aktif dalam serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang ditengarai menyebabkan ratusan kematian di pihak Israel. David Mencer, juru bicara pemerintah Israel, bahkan menyebutkan bahwa lebih dari 1.200 anggota Hamas dipekerjakan oleh UNRWA, sebuah klaim yang hingga kini belum dapat dibuktikan oleh pihak Israel secara publik. Tuduhan ini semakin menambah ketegangan antara Israel dan UNRWA, serta di antara komunitas internasional.

Mahkamah Agung Israel turut memberikan dukungan tegas terhadap keputusan pemerintah dengan menolak petisi dari kelompok hak asasi manusia Palestina, Adalah, yang meminta agar larangan terhadap UNRWA dicabut. Mahkamah menegaskan bahwa undang-undang tersebut hanya berlaku untuk aktivitas UNRWA di wilayah kedaulatan Israel, sedangkan untuk Yudea-Samaria (Tepi Barat) dan Jalur Gaza, larangan tersebut tidak berlaku. Namun, penting untuk dicatat bahwa pelarangan juga berlaku di Yerusalem Timur, di mana kantor pusat UNRWA untuk operasi Tepi Barat berlokasi.

Keputusan ini menuai kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Guterres mengungkapkan penyesalannya dan mendesak Israel agar membatalkan keputusan tersebut, menegaskan bahwa UNRWA merupakan badan yang “tidak tergantikan” dalam membantu pengungsi Palestina. Di sisi lain, Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, mengkritik tindakan Israel dan menyebutnya sebagai “serangan tanpa henti” yang merugikan kehidupan dan masa depan warga Palestina di wilayah yang diduduki.

Meskipun demikian, otoritas Israel tetap bersikeras bahwa lembaga lain dapat mengambil alih peran UNRWA dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi di Gaza. Namun, klaim ini dibantah oleh banyak negara donor dan PBB, yang menegaskan bahwa UNRWA memainkan peran krusial dalam bantuan kemanusiaan di kawasan tersebut.

Serangkaian investigasi mengenai UNRWA telah dilakukan, termasuk yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna. Beberapa masalah terkait netralitas di UNRWA ditemukan, tetapi hasil investigasi tersebut menekankan bahwa Israel belum mampu memberikan bukti konkret mengenai tuduhan keterlibatan badan tersebut dalam aksi terorisme.

Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemutusan hubungan antara Israel dan UNRWA dapat berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari pengungsi Palestina, yang sangat bergantung pada bantuan dari organisasi internasional. Dengan berlanjutnya ketegangan di wilayah tersebut, nasib banyak warga Palestina kini berada dalam ketidakpastian, menunggu resolusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia.