Jadi Saksi Kasus e-KTP, Andi Narogong Tiba di KPK Hari Ini

Andi Agustinus, yang lebih dikenal dengan nama Andi Narogong, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 19 Maret 2025. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang telah menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia. Awalnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan untuk hari Selasa, 18 Maret, namun kemudian dijadwalkan ulang menjadi hari ini.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi kehadiran Andi dalam pemeriksaan tersebut. "Di-reschedule hari ini ya, dan sudah hadir," ungkapnya saat mengumumkan bahwa Andi Narogong telah memenuhi panggilan KPK. Meskipun demikian, KPK belum memberikan rincian tentang materi pemeriksaan yang akan didalami dalam kasus ini. Informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah agenda tersebut selesai.

Andi Narogong sebelumnya telah menjalani proses hukum akibat keterlibatannya dalam kasus e-KTP. Dalam putusan terbaru, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman lebih berat yakni 13 tahun penjara, lebih lama dua tahun dibandingkan dengan putusan banding yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan kasasi oleh MA ini diumumkan pada 16 September 2018 dan menjelaskan bahwa Andi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.

Berikut adalah informasi penting terkait kasus Andi Narogong:

1. Identitas Terduga:

   • Nama lengkap: Andi Agustinus
   • Alias: Andi Narogong

2. Kasus yang Dilaporkan:

   • Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
   • Tindakan korupsi yang dilakukan melibatkan anggaran negara yang signifikan.

3. Putusan Hukum:

   • Hukuman penjara: 13 tahun.
   • Denda: Rp 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan.
   • Uang pengganti: Sekitar US$ 2,15 juta dan Rp 1,186 miliar, subsider 3 tahun kurungan.
4. Proses Hukum:
   • KPK memanggil Andi sebagai saksi untuk menggali lebih dalam mengenai proses dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.
   • Andi Narogong sebelumnya juga sudah pernah menjalani pemeriksaan dan putusan di berbagai tingkat pengadilan.

Kasus ini telah menarik perhatian publik dan menjadi sorotan media, mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut terhadap keuangan negara. Proyek pengadaan e-KTP ini diduga telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara, dengan ditandai oleh penyimpangan anggaran yang luas.

Andi Narogong menjadi salah satu nama yang sering disebut dalam konteks kasus ini, di mana pemerintah telah berupaya untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi besar lainnya. Panggilan KPK terhadap Andi diharapkan dapat memberikan pencerahan tambahan mengenai skandal ini dan mempercepat penyelesaian hukum yang lebih adil.

Masyarakat kini menunggu hasil dari pemeriksaan ini dan berharap agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Fokus KPK dan masyarakat saat ini ada pada penyelesaian kasus ini dan upaya keras untuk mencegah korupsi di berbagai sektor pemerintahan di masa depan.