Kadin dan Kementerian PKP Berkolaborasi, Anindya Bakrie Optimis 3 Juta Rumah Tercapai!

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan komitmen Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan 3 juta rumah. Dalam pernyataan yang disampaikan di Menara Kadin, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Anindya mengatakan, program ini merupakan peluang besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak.

Dalam konteks tersebut, pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kemudahan untuk memperlancar realisasi program 3 juta rumah. Anindya mengungkapkan bahwa insentif yang diberikan termasuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang kini diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pengurangan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya sebesar 5 persen.

“Program ini sangat inovatif dan mempunyai insentif yang baik. Dengan adanya kemudahan tersebut, saya optimis lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa memiliki rumah,” ujar Anindya Bakrie.

Sementara itu, ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, yang berperan aktif dalam menggenjot pelaksanaan program tersebut. Namun, Anindya mencatat adanya tantangan besarnya, yaitu anggaran Kementerian PUPR yang mengalami pemangkasan dari Rp 5,2 triliun menjadi hanya sekitar Rp 1,6 triliun di tahun 2025.

Di tengah keterbatasan anggaran, Anindya percaya bahwa kolaborasi antara Kadin dan Kementerian PKP akan semakin memperkuat upaya untuk mencapai target ambisius tersebut. “Dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai,” ungkapnya.

Untuk mendukung kesuksesan program ini, Anindya menekankan perlunya berbagai strategi, antara lain:

1. Memfasilitasi pengusaha kecil dan menengah di sektor perumahan agar dapat berperan aktif dalam penyediaan rumah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemudahan yang ditawarkan sehingga mereka berani mengambil langkah untuk memiliki rumah.
3. Mengoptimalkan kerjasama antara sektor publik dan swasta, guna menciptakan jaringan yang lebih kuat dalam pembangunan perumahan.

Anindya yakin, Kadin harus mampu memikirkan kepentingan berbagai pihak, termasuk masyarakat luas, negara, dan industri. Tugas Kadin adalah memastikan bahwa program ini tidak hanya mendukung pengusaha besar, tetapi juga dapat memberikan kesempatan bagi pengusaha pemula dan menengah untuk tumbuh dan berkembang.

“Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tetapi juga mendorong industrialisasi, agar para pengusaha dapat menjadi besar,” pungkasnya.

Komitmen untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah ini juga sejalan dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Target penyediaan rumah yang ambisius ini mencerminkan harapan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi.

Oleh karena itu, program ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan bertambahnya jumlah rumah yang layak huni, tetapi juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan industri terkait. Melalui sinergi antara Kadin dan Kementerian PKP, harapan untuk mencapai target 3 juta rumah di tahun 2025 bisa menjadi kenyataan.