Mesir Menolak Usulan Trump: Tantangan Baru bagi Warga Palestina

Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan dengan tegas bahwa pemerintahannya tidak akan berpartisipasi dalam pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap usulan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengusulkan agar Mesir dan Yordania menerima pengungsi Palestina akibat konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut.

Dalam sebuah konferensi pers bersama Presiden Kenya, William Ruto, pada 29 Januari 2024, Al-Sisi menegaskan bahwa usulan pemindahan tersebut tidak hanya tidak dapat diterima, tetapi juga dapat mengancam keamanan nasional Mesir. Ia menyatakan, “Mengenai apa yang dikatakan tentang pemindahan warga Palestina, itu tidak akan pernah bisa ditoleransi atau diizinkan karena dampaknya terhadap keamanan nasional Mesir.” Al-Sisi menilai bahwa deportasi atau pemindahan masyarakat Palestina adalah sebuah ketidakadilan yang tidak dapat mereka dukung.

Usulan Trump muncul setelah konflik baru-baru ini antara Israel dan Hamas di Gaza, yang telah menyebabkan kerugian besar bagi penduduk sipil di wilayah tersebut. Donald Trump menyebut Gaza sebagai lokasi “pembongkaran” pasca serangkaian serangan yang mengakibatkan banyak kehilangan tempat tinggal bagi penduduknya. Mesir, yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza, sebelumnya telah menjadi tempat transit bagi warga Palestina, namun Al-Sisi dengan tegas menyatakan bahwa ide untuk memindahkan mereka tidak akan diterima oleh rakyat Mesir. “Jika saya bertanya kepada rakyat Mesir tentang usulan ini, mereka akan turun ke jalan untuk menolaknya,” ungkapnya.

Al-Sisi juga mencatat bahwa solusi dua negara, yang memberikan hak kepada Palestina untuk memiliki negara merdeka, adalah hal yang tidak bisa diabaikan. “Kami yakin Trump mampu mencapai perdamaian yang adil dan permanen di Timur Tengah,” tuturnya. Ia menggarisbawahi bahwa hak-hak historis Palestina harus tetap diperjuangkan dalam setiap proses negosiasi perdamaian.

Penolakan terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza bukan hanya menjadi posisi Mesir. Beberapa pemimpin Palestina dan negara-negara Arab lainnya juga telah menolak gagasan tersebut. Yordania, yang telah menampung jutaan warga Palestina, serta negara-negara tetangga lainnya, telah mengeluarkan pernyataan resmi menolak usulan itu. Kementerian luar negeri kedua negara menegaskan sikap mereka melalui rilis yang menggarisbawahi bahwa pemindahan warga Palestina bukanlah solusi yang tepat untuk situasi saat ini.

Dalam konteks ini, wajar jika negara-negara yang terpengaruh oleh konflik Lebanon-Palestina ini berusaha mencari solusi yang lebih efektif untuk mengatasi krisis kemanusiaan tanpa harus menciptakan masalah baru. Situasi di Gaza telah sampai pada titik di mana lebih dari 2,3 juta penduduk, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap layanan dasar.

Al-Sisi berupaya untuk menunjukkan bahwa Mesir tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru AS demi tercapainya perdamaian di kawasan tersebut. Ia menegaskan pentingnya dialog yang inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, Trump sebelumnya telah merencanakan untuk berbicara dengan Al-Sisi mengenai masalah ini. Namun, komunikasi yang diharapkan tidak terjadi. Sebagai gantinya, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, melakukan pembicaraan langsung dengan mitranya dari Mesir, membahas tentang Gaza tanpa menyentuh rencana pemindahan yang diusulkan Trump.

Ke depannya, situasi di Gaza dan sikap negara-negara Arab terhadap pemindahan warga Palestina ini akan terus menjadi sorotan. Ketegangan yang ada menunjukkan seberapa rumit dan sensitifnya masalah Palestina, yang tidak hanya menyangkut aspek kemanusiaan tetapi juga politik dan keamanan regional. Seiring dengan berlanjutnya konflik dan upaya mencari solusi damai, suara Mesir dan penolakan terhadap usulan pemindahan yang ada menunjukkan bahwa keadilan bagi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas dalam diplomasi kawasan.