MK Korea Selatan Tolak Pemakzulan PM Han Duck-soo: Apa Selanjutnya?

Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan secara resmi menolak pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang sebelumnya diskors dari jabatannya sejak Desember 2024. Putusan ini diumumkan pada Senin (24/3/2025) dan menandakan kembalinya Han ke tampuk kekuasaan.

Dalam proses pengambilan keputusan, tujuh dari delapan hakim MKsetuju untuk membatalkan pemakzulan tersebut. Lima hakim menyatakan bahwa meskipun ada dasar hukum untuk pemakzulan, tidak ditemukan bukti cukup yang menunjukkan pelanggaran konstitusi atau hukum oleh Han. Sementara itu, dua hakim lainnya menganggap pemakzulan itu tidak sah sejak awal, karena tidak memenuhi syarat dukungan dua pertiga dari anggota parlemen. Hanya satu hakim yang mendukung pemakzulan Han Duck-soo.

Keputusan majelis hakim tersebut memberikan kesempatan bagi Han untuk melanjutkan tugasnya sebagai Perdana Menteri dan juga sebagai Penjabat Presiden Korea Selatan. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan stabilitas dalam pemerintahan, yang sebelumnya mengalami ketidakpastian setelah pemakzulan yang melanda politik negara.

Menanggapi putusan MK, kantor kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Majelis Nasional dalam proses pemakzulan pejabat tinggi negara. PM Han, yang berusia 75 tahun, menjabat sebagai penjabat presiden setelah Presiden Yoon Suk-yeol dimakzulkan melalui proses yang serupa. Han kemudian juga menghadapi pemakzulan dari parlemen yang didominasi oleh oposisi, dengan tuduhan keterlibatan dalam keputusan darurat militer dan kegagalan dalam mengangkat hakim tambahan di MK.

Dalam sidang yang berlangsung pada 19 Februari 2025, Han menyangkal semua tuduhan terhadapnya, termasuk keterlibatannya dalam keputusan darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon. MK akhirnya menyimpulkan bahwa kendati Han gagal mengangkat hakim tambahan, alasan itu tidak cukup kuat untuk mencopotnya dari jabatannya. Selain itu, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan Han dalam perencanaan penerapan keadaan darurat militer.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan bisa membawa perubahan dalam stabilitas politik di Korea Selatan, yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis di bidang pemerintahan. Namun, meskipun pemakzulan PM Han Duck-soo telah ditolak, MK masih mempertimbangkan kasus pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal keputusan akhir terkait nasib kepemimpinan Yoon.

Situasi politik di Korea Selatan menunjukkan dinamika yang sangat kompleks, dengan pergeseran kekuasaan yang cepat dan ketidakpastian di kalangan pemimpin negara. Penolakan pemakzulan Han Duck-soo menyiratkan tantangan berkelanjutan bagi koalisi pemerintahan saat ini serta memicu spekulasi mengenai langkah politik di masa mendatang. Rakyat Korea Selatan pun menantikan bagaimana pemerintahan di bawah Han akan mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mencapai kestabilan politik dan pemulihan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, perkara ini mencerminkan ketegangan dalam sistem politik Korea Selatan yang memerlukan pengawasan dan mungkin reformasi untuk menghindari ketidakpuasan yang lebih dalam di kalangan warga. Keputusan MK ini akan menjadi titik tengah yang penting dalam perjalanan politik Han Duck-soo dan masa depan kepemimpinan di negara yang sedang berproses menuju stabilitas.